Tindak Penipuan Miliaran, Terdakwa Duduk di Kursi Pesakitan
Selasa, 21 Agustus 2018,
02:06 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com,Denpasar. Seorang wanita bernama Hj. Sumiati yang beralamat di Jalan Raya Tuban No. 58 harus didudukan di kursi pesakitan PN Denpasar karena diduga melakukan tindak pidana penipuan. Atas perbuatannya, jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP.
[pilihan-redaksi]
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Paulus Agus Widaryanto dalam dakwaannya dihadapan majelis hakim memaparkan, kasus yang menjerat terdakwa ini berawal pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi Ni Ketut Suparniti sebesar Rp 1,5 miliar dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 369 Desa Tuban seluas 250 M2 atas nama Hj. Munarwah.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Paulus Agus Widaryanto dalam dakwaannya dihadapan majelis hakim memaparkan, kasus yang menjerat terdakwa ini berawal pada saat terdakwa meminjam uang kepada saksi Ni Ketut Suparniti sebesar Rp 1,5 miliar dengan jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 369 Desa Tuban seluas 250 M2 atas nama Hj. Munarwah.
Namun setelah batas waktu pengembalian uang tiba, terdakwa tidak dapat membayar. Nah pada saat itulah terdakwa oleh saksi Putu Hendra Kusuma dikenalkan kepada saksi HM. Tohir. Dimana menurut saksi Hendra saksi Tohir bisa membantu terdakwa untuk menyelesaikan hutang terhadap Ni Ketut Suparniti. Dalam dakwaan disebut pula pada bulan Maret 2016 mulai menjalin komunikasi dengan saksi Tohir dengan alasan untuk modal usaha dengan jaminan SHM.
"Untuk meyakinkan saksi, terdakwa mengatakan bahwa, SHM yang dijaminkan adalah milik terdakwa," sebut Jaksa, Senin (20/8) di PN Denpasar.
Selain itu terdakwa juga mengatakan pinjaman akan segara dikembalikan dalam waktu singkat dan menjanjikan keuntungan Rp 1,5 miliar dalam waktu enam bulan. Tak hanya itu, terdakwa juga sempat membawa korban untuk melihat tanah yang dijaminkan.
Korban yang mulai tergiur dengan janji-janji terdakwa akhirnya memberikan pinjaman kepada terdakwa pada tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp 6 miliar yang dipotong Rp 1,5 miliar sebagai keuntungan awal. Namun dalam jangka waktu yang dijanjikan, terdakwa belum juga mampu mengembalikan hutangnya, sehingga Muhamad Syaiful Anam Tohir meminta agar sertifikat yang dijaminkan dibalik mana atas namanya.
Namun antara terdakwa dan korban kembali ada kesepakan baru yang dibuat pada tanggal 24 Oktober 2016. Isi perjanjian baru itu antara lain, terdakwa kembali mendapat pinjaman uang senilai Rp 900 juta, sehingga pinjaman total terdakwa adalah 6,9 miliar.
[pilihan-redaksi2]
Tapi setelah jatuh tempo, terdakwa belum juga mampu mengembalikan hutangnya dengan alasan tanah yang akan dijual belum mendapat pembeli. Terdakwa malah kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 935 juta dan itu kembali diiyakan oleh korban. Bahwa terdakwa kembali mangkir saat pinjaman harus dibayar. Karena terdakwa tidak mampu membayar, maka dibuatlah akta jual beli.
Tapi setelah jatuh tempo, terdakwa belum juga mampu mengembalikan hutangnya dengan alasan tanah yang akan dijual belum mendapat pembeli. Terdakwa malah kembali meminjam uang kepada korban sebesar Rp 935 juta dan itu kembali diiyakan oleh korban. Bahwa terdakwa kembali mangkir saat pinjaman harus dibayar. Karena terdakwa tidak mampu membayar, maka dibuatlah akta jual beli.
Namun terhadap tanah yang dijaminkan yaitu SHM Nomor 369 Desa Tuban, Kuta Badung, Bali dengan luas 250 M2 atas nama Hj. Munarwah tidak juga diserahkan oleh terdakwa dan bahkan masih ditempati oleh Hj. Munarwah dan saksi Antar Abdulah. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Muhammad Syaiful Anam Tohir mengalami kerugian sebesar Rp 9 miliar. (bbn/maw/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: bbn/maw