Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara soal sikap Amerika Serikat yang memilih abstain di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) saat voting resolusi gencatan senjata Gaza.

Pernyataan itu muncul saat Netanyahu bertemu dengan senator AS Rick Scott di Kantor PM di Yerusalem, Rabu (27/3).

"Saya pikir keputusan AS di Dewan Keamanan adalah langkah yang sangat buruk," kata Netanyahu dalam video yang dirilis kantor PM.

Dia lalu berujar, "Yang terburuk dari itu adalah mereka mendorong Hamas mengambil sikap keras dan percaya bahwa tekanan internasional akan mencegah Israel melepas para korban penculikan dan menghancurkan Hamas."

Awal pekan ini, DK PBB menggelar voting untuk meloloskan resolusi gencatan senjata soal Gaza.

Resolusi tersebut mendapat 14 dukungan dan satu abstain Amerika Serikat dari anggota DK PBB.

Resolusi itu mencakup desakan gencatan senjata saat Ramadan, lebih banyak bantuan kemanusiaan yang masuk, perluasan distribusi bantuan, hingga pembebasan seluruh sandera yang ditahan Hamas tanpa syarat.

Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengungkap alasan Negeri Paman Sam abstain terkait resolusi itu

Meski tak setuju dengan poin dalam resolusi, dia menegaskan gencatan senjata harus dilakukan demi pembebasan semua sandera.

Dia berkata AS menghargai kesediaan anggota Dewan untuk melakukan beberapa perubahan dan menyempurnakan resolusi ini.

"Namun, perubahan penting tertentu diabaikan, termasuk permintaan kami untuk menambah kecaman terhadap Hamas," kata Thomas-Greenfield.

Meski sudah ada resolusi, negosiasi gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir masih berlangsung.

Usai DK PBB meloloskan resolusi gencatan senjata, Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang melawan Hamas, sampai kelompok itu membebaskan sandera di Gaza.

"Kami tidak punya hak moral untuk menghentikan perang, sementara masih ada sandera yang ditahan di Gaza. Kurangnya kemenangan yang menentukan di Gaza mungkin membawa kita lebih dari dekat ke perang di utara," kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Sementara itu meski menyambut gencatan senjata ini, Hamas menyatakan akan tetap berpegang pada proposal awal mereka, yakni gencatan senjata secara total di Gaza.

Hamas juga menuntut penarikan pasukan Israel dari Gaza, dan pemulangan warga Palestina yang masih ada di tempat pengungsian.

Resolusi DK PBB diloloskan saat pasukan Israel masih melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober.

Selama agresi, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil seperti rumah sakit dan kamp pengungsian. Hingga kini, lebih dari 32.300 orang di Palestina meninggal gegara serangan pasukan Zionis. (sumber: cnnindonesia.com)