Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 menghadiri acara Paku Integritas yang diselenggarakan KPK pada Rabu (17/1) malam.

Masing-masing memaparkan pandangannya soal kondisi korupsi dan upaya antikorupsi apa yang akan mereka lakukan jika terpilih di Pilpres 2024 mendatang.

Berikut telah kami rangkum janji para capres-cawapres perihal pemberantasan korupsi di Indonesia:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Revisi UU KPK dan RUU Perampasan Aset

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan berjanji akan merevisi UU No. 19/2019 tentang KPK guna menguatkan kembali KPK dalam memberantas korupsi.

Anies berpendapat merevisi UU KPK sebagai sarana untuk mengembalikan lagi kepercayaan publik dan menjadi institusi yang miliki kemampuan menindak seluruh korupsi.

"Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu dan ini artinya merevisi UU KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK pada posisi yang kuat," kata Anies.

Selain itu, Anies berjanji akan memiskinkan koruptor dengan mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Menurutnya, hal itu tak bisa diganggu gugat.

Perketat LHKPN, ancam Demosi

Anies berjanji bakal memperkuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai instrumen pencegahan dalam memberantas korupsi.

Ia mengancam bakal memberikan sanksi berupa demosi hingga reposisi kepada pejabat publik yang tak patuh melaporkan harta kekayaannya.

"Seperti yang dikatakan tadi adalah optimalisasi LHKPN. Kami setuju bila tidak itu dilaksanakan maka bisa dilakukan demosi bahkan reposisi atau sanksi lain," kata Anies.

Kembalikan orang berintegritas ke KPK

Anies mengatakan berniat mengembalikan orang-orang berintegritas tinggi kembali bekerja di KPK.

"Saya dan Gus Imin, berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK. Independensi KPK, dan itu artinya harus melakukan revisi atas UU KPK. Yang kedua, mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK," kata Anies.

Kendati demikian, Anies menegaskan bukan berarti dirinya ingin orang-orang lama KPK yang dipecat kembali bekerja di lembaga tersebut.

Menurutnya, memenuhi kembali KPK dengan orang berintegritas dapat dilakukan melalui pengetatan rekruitmen pegawai KPK.

"Bukan berarti orang lama dikembalikan, tapi prinsip rekruitmen berdasarkan kepada integritas yang tanpa toleransi. Baik untuk pimpinan, maupun untuk pegawai KPK," ujarnya.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Tingkatkan kualitas hidup pejabat

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto meyakini peningkatan kualitas hidup penyelenggara negara dapat menekan angka korupsi di Indonesia.

Ia mengaku ingin memakai pendekatan sistemik dan realistis dalam memberantas korupsi jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

"Ini saya kira harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya. Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara negara," kata Prabowo.

Prabowo berpandangan kualitas hidup para pejabat negara, khususnya yang memegang pengendalian anggaran besar haruslah dijamin dan diperbaiki.

Ia mencontohkan para hakim agung di negara-negara maju yang dijamin kesejahteraannya. Semisal, hakim agung di Amerika Serikat dan Inggris yang menjabat seumur hidup.

Selain itu, kata Prabowo, ketua Mahkamah Agung sebagai pejabat negara dengan gaji tertinggi dan memiliki kediaman resmi yang bahkan lebih besar dari kediaman perdana menteri.

Sanksi tegas LHKPN tak jujur

Prabowo mendukung sanksi tegas kepada pejabat negara yang melaporkan LHKPN secara tidak jujur.

Ia menyebut para penyelenggara negara wajib melaporkan seluruh kekayaan yang dimilikinya.

"Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur, semua kekayaan harus dilaporkan," kata Prabowo.

Terapkan pembuktian terbalik

Prabowo juga ingin menerapkan pembuktian terbalik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ia menyebut korupsi merupakan penyakit yang melemahkan bangsa. Menurutnya, korupsi membahayakan masa depan bangsa dan harus diberantas.

Dalam pembuktian terbalik, seseorang harus membuktikan harta yang dimiliki berasal dari sumber yang sah. Apabila tak bisa dibuktikan, maka patut diduga yang bersangkutan telah melakukan korupsi.

"Kita coba upaya-upaya untuk mempercepat mitigasi itu, termasuk bila perlu pembuktian terbalik, itu perlu ditekan untuk kita terapkan dan juga ketegasan untuk menindak," kata Prabowo.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD

Miskinkan koruptor, jebloskan ke Nusakambangan

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji bakal memiskinkan koruptor jika terpilih di Pilpres 2024.

Ia menilai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah menjadi tempat yang cocok bagi para koruptor.

"Lalu, kalau itu tidak jera, deterrent effect adalah memiskinkan koruptor. Saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu," kata Ganjar.

Kenakan TPPU dan sahkan RUU Perampasan Aset

Ganjar yang didampingi MahfudMD juga ingin para penegak hukum mengenakan pasal tambahan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain itu, ia juga menjanjikan untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Dan bapak ibu, wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Inilah respons yang bisa kita berikan dengan cara yang cukup gamblang," katanya.

KPK tak boleh jadi alat kekuasaan

Ganjar mengatakan KPK tak boleh dipakai oleh kekuasaan atau kepentingan apapun. KPK harus menjaga integritasnya.

Selain penguatan internal, ia mengatakan ingin menguatkan independensi KPK serta meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

"KPK juga harus menjaga integritas dirinya, tidak boleh digunakan oleh kekuasaan atau kepentingan apapun. Betul-betul memberantas korupsi," kata Ganjar.(sumber: cnnindonesia.com)