search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Sempat Mandek, Jokowi Tetap Lanjutkan Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi
Selasa, 19 Maret 2024, 10:09 WITA Follow
image

bbn/ilustrasi/Sempat Mandek, Jokowi Tetap Lanjutkan Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi.

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Pemerintah menegaskan pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi di Bali bakal terus lanjut pada tahun 2024 ini, meski sebelumnya mengalami permasalahan dalam pembiayaan.

Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (18/3/2024).

Sebelumnya pengerjaan tol ini sempat mandek, hingga harus dilakukan proses lelang ulang. Presiden Jokowi terus menggenjot proyek konektivitas di Bali.

Basuki menjelaskan awalnya proyek tol ini berstatus unsolicited atau yang diinisiasi oleh badan usaha yakni PT Jagat Kerti Bali. Panjang tol mencapai 96,84 kilometer dengan biaya investasi mencapai Rp 22,84 triliun.

Ia juga menerangkan dalam proses pembangunan PT Jagat Kerti Bali juga sudah membebaskan lahan 44,64 hektare senilai Rp 112,37 miliar. Hanya tidak bisa melakukan pemenuhan untuk pembiayaan atau financial close.

"Saat financial close mereka tidak bisa memenuhi sehingga kita putus," kata Basuki.

Sehingga Kementerian PUPR memutuskan untuk melakukan feasibility study atau studi kelayakan kembali supaya bisa diambil alih oleh pemerintah.

"Kita lakukan FS lagi karena akan diubah menjadi solicited menjadi prakarsa, pemerintah kita akan lelangkan, saat ini sudah di PQ (Prequalification) mudah-mudahan September nanti bisa dimulai konstruksinya," kata Basuki.

Dalam rapat itu Basuki menyebut, ada 3 hal yang disarankan Menteri Keuangan tentang perubahan proyek dari unsolicited menjadi solicited.

Pertama, mesti ada legal opinion dari Jaksa Agung perihal perubahan proyek unsolicited menjadi solicited.

Kedua BPKP juga harus audit proyek. Ketiga, adanya dukungan pembebasan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sudah disetujui senilai Rp 3,9 triliun dan disiapkan karena memang proyek menjadi solicited atau pemrakarsa pemerintah. (sumber: cnbcindonesia.com)

Editor: Robby

Reporter: bbn/net



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami