Kebijakan pengangkatan 48 kelompok ahli (Pokli) oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Wakil Gubernur, I Nyoman Giri Prasta, menjadi sorotan publik. 

Langkah ini dinilai berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali. Meski Koster telah membantah bahwa pengangkatan tersebut belum dilakukan, kritik tetap bermunculan.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Gede Harja Astawa, menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan ini. Ia meminta agar Koster-Giri tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran.

”Daerah tanpa pusat kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai keegoan personal gubernur itu dengan mengangkat karena ini terindikasi orang-orangnya Pak Gub itu dan terlalu gemuk,” ungkap Harja.

Menurutnya, penambahan tenaga ahli dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan beban anggaran daerah secara signifikan. Jika setiap ahli menerima gaji Rp15 juta, maka dalam sebulan APBD Bali harus mengalokasikan Rp720 juta hanya untuk membayar tenaga ahli ini. Harja menilai, kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada saat ini sudah cukup kompeten untuk menjalankan tugasnya.

Selain itu, Harja juga menyoroti kondisi infrastruktur Bali yang masih memerlukan perhatian lebih. Banyak ruas jalan yang rusak parah dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada perbaikan jalan dibandingkan menambah tenaga ahli yang jumlahnya dinilai terlalu besar.

”Di Bali kondisi defisit. Infrastruktur jalan di berbagai daerah rusak dan masyarakat mengeluh. Bahkan ada yang menjadi korban akibat jalan berlubang. Baru setelah ada yang bersuara, barulah dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Harja menyarankan agar jika memang diperlukan tenaga ahli tambahan, jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Yang terpenting, koordinasi dengan pemerintah pusat harus dilakukan secara maksimal, mengingat kepala daerah berada dalam sub koordinasi dengan pemerintah pusat.

”Tampaknya Pemprov Bali terkesan ‘membangkang’ dari kebijakan pusat. Ini akan berdampak buruk, bisa saja kebijakan pusat yang menguntungkan Bali tidak diberikan, dan yang rugi adalah masyarakat Bali sendiri,” tambahnya.

Harja juga menekankan pentingnya kepala daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.

”Saya meminta agar dievaluasi dan berkoordinasi. Jangan ego dipakai. Ketika seorang politisi menjadi kepala daerah atau presiden harus berani menanggalkan kepentingan politiknya. Pak Gub itu gubernur kita semua bukan salah satu partai. Kita harus berani memberikan contoh berpolitik secara etis dan kepentingan rakyat,” tandasnya.