Isu soal proyek Tol Gilimanuk-Mengwi dan Bandara Bali Utara yang disebut-sebut masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menuai sorotan. 

Tokoh asal Bali, Gusti Putu Artha, angkat bicara dan meluruskan kabar tersebut yang menurutnya menyesatkan dan bohong.

Gusti Putu Artha menegaskan bahwa hingga saat ini, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diatur melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada nama Tol Gilimanuk-Mengwi maupun Bandara Bali Utara dalam daftar 77 proyek PSN yang dijamin pendanaan APBN.

“Faktanya, sampai saat ini Perpres belum diubah. Jalan tol Mengwi Gilimanuk dan Bandara Bali Utara tak masuk PSN. Jadi bohong jika keduanya disebut masuk PSN,” tandas politisi NasDem ini yang dikutip di unggahan media sosialnya.

Ia pun menambahkan, dalam Lampiran IV Perpres tersebut memang ada penjelasan tentang arah pembangunan kewilayahan tiap provinsi, termasuk Bali. Namun hal itu sekadar arah pembangunan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD atau inisiatif lain, bukan dari APBN.

“Informasi arah pembangunan kewilayahan di 38 provinsi ini diolah pada tahun 2024 berangkat dari kajian Bappenas, kompilasi visi dan misi pasangan calon yang menang Pilkada. Maka jika kita komparasi, nampak kesesuaian antara visi dan misi Koster-Giri dengan data ini. Seluruh program yang dijalankan selama lima tahun dalam Lampiran IV ini bersumber dari APBD atau inisiatif lain, bukan APBN,” jelasnya. 

Gusti Putu Artha juga menyentil narasi soal adanya lobi-lobi yang dilakukan sebelum pelantikan Gubernur Bali saat ini. 

“Lagi pula, secara logika waktu kan aneh. Perpres terbit 10 Februari, Koster dilantik 20 Februari. Bagaimana bisa lobi-lobian WK belum dilantik. Ini juga sebuah kebohongan dan klaim menyesatkan,” singgungnya.

Tak hanya itu, ia turut mengkritisi pernyataan juru bicara Gubernur Bali yang dianggapnya salah kaprah dalam membaca regulasi. Ia menilai rujukan Permenko 6 Tahun 2024 yang digunakan untuk membenarkan proyek tol sebagai PSN sudah tidak relevan karena kini dikoreksi oleh Perpres 12 Tahun 2025 di era pemerintahan Prabowo.

“Karena itu ada istilah ‘carry over’ dalam PSN untuk menjelaskan program PSN era Jokowi yang diambil alih dan dilanjutkan di era Prabowo. Dan tol Mengwi tak dicarry over. Bandara Bali Utara sangat gelap. Di era Jokowi dan Prabowo sama sekali tak pernah ditulis masuk PSN,” katanya.

Dalam bagian akhir pernyataannya, Gusti Putu Artha menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali membenahi sistem komunikasi publik, dengan memaksimalkan peran juru bicara, Karo Humas, Sekda, hingga Wagub, agar tidak semua informasi strategis keluar langsung dari mulut Gubernur.

Ia juga menyoroti lemahnya telaah hukum dan kajian dari tim percepatan di Pemprov Bali. “Kebohongan soal PSN salah satunya kegagalan tim hukum kelompok percepatan memberikan analisis hukum sehingga Wayan Koster bablas. Saya masih yakin Wayan Koster tak sadar bahwa dirinya menyampaikan informasi yang bohong karena asupan telaah dari ring satunya lemah,” pungkasnya.