Isu Aksi Demo Besar-besaran Kian Meruncing
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Pemilihan Rektor ISI (Institut Seni Indonesia) Denpasar, yang akan dilaksanakan, Selasa (26/8), diduga bakal disisipi aksi demo. Demo besar-besaran akan terjadi dua hari sebelum pemilihan Rektor.
"Benar, kami menerima informasi seperti itu (demo). Namun kita sudah mengantisipasinya," beber Made Suardana SH, selaku kuasa hukum FP ISI Denpasar, Minggu (24/8).
Suardana SH menerangkan, aksi demo merupakan hak setiap warga negara Indonesia, menyuarakan aspirasinya. Namun apabila aksi demo dilakukan secara santun dan damai, FP ISI Denpasar tidak akan mempersoalkannya.
Akan tetapi, jika pelaksanaan demo disisipi aksi perusakan dan yang bersifat sweeping, pemaksaan dan pemblokiran jalan atau tepatnya penutupan jalan kampus, pihaknya tak segan-segan melakukan tindakan hukum.
"Silahkan berdemo, tapi kalau anarkis, kami siap menempuh jalur hukum. Kami akan laporkan ke aparat kepolisian selaku yang berwenang menindak tegas para pelaku yang anarkis," tegasnya.
Dibalik aksi demo, FP ISI Denpasar, ucapnya, tidak akan melakukan perlawanan dan aksi tandingan. FP ISI Denpasar, sejatinya, selalu berpegang teguh pada keyakinan, bahwasanya, proses pelaksanaan pemilihan Rektor dipastikan berjalan damai dan demokratis.
Suardana SH menilai, aksi demo diduga dilakukan orang-orang yang tidak senang, terhadap kinerja FP ISI Denpasar. Yang secara mutlak, membongkar habis pelanggaran-pelanggaran kedisiplinan kerja, yang ditemukan di tubuh ISI Denpasar.
Termasuk ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan Senat ISI Denpasar, Prof. Dr. I Made Bandem dan Prof. Dr. I Nyoman Catra MA.
"Kabar lain kami dengar bahwa Prof. Dr. I Made Bandem mengajukan pensiun dini. Ini kan ibarat sebuah ketakutan. Ketika FP ISI Denpasar menemukan pelanggaran, tiba-tiba pensiun," sebutnya.
Di lain kesempatan, Suardana mengatakan, surat temuan adanya pelanggaran di lembaga ISI Denpasar yang dilakukan dua Guru Besar ISI Denpasar, akan dilayangkan besok (Senin, 25/8) kepada Menteri Pendidikan.
Dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Dirjen Dikti Depdiknas RI, Ketua Komisi X DPR RI, Gubernur Bali dan Ketua DPRD Bali. (Spy)
Reporter: bbn/rob