Kalangan pelaku industri pariwisata di Bali merasa belum banyak dilibatkan pemerintah dalam perancangan kebijakan pembangunan yang dilakukan padahal kontribusi mereka terhadap sektor pariwisata sangatlah besar.

Hal itu terungkap dalam diskusi mingguan Selasa Pariwisata yang digelar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, yang dihadiri Wakil Gubernur Anak Agung Ngurah Puspayoga dan puluhan praktisi, birokrat dan  stakeholder lainnya.

Dalam paparan awalnya, mantan Ketua Bali Tourism Board (BTB) atau GIPI, Bagus Sudibya, menegaskan, pariwisata menjadi urat nadi perekonomian di Bali di mana 650 ribu orang lebih bergantung di sektor ini.

Di pihak lain, Bali yang bersiap menggelar pemilihan gubernur, telah muncul beberapa putra terbaiknya untuk maju dalam pencalonan yang disambut positif kalangan pelaku pariwisata. Namun mereka merasa galau, sebab ketika seorang calon membutuhkan dukungan datang menemui kalangan pariwisata, banyak menebar janji. Setelah menjadi pemimpin dan mengendalikan pemerintahan, akhirnya melupakan apa yang pernah dijanjikan selama ini.

"Ini rasa kegalauan kami, yang kami rasakan seolah-olah ada arisan tahunan, ketika ada keinginan, diminta datang memberikan masukan, saran, semua dicatat dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah," ujarnya dalam Simakrama bersama Puspayoga berjudul Dampak Pariwisata terhadap Ekonomi Makro dan Ekonomi Kreatif di Kuta, Rabu (26/2/2013).

Ia juga menyoroti, birokrasi pemerintahan yang berbelit sehingga sulit kalangan pariwisata mendapat akses informasi terkait berbagai kebijakan pemerintah. Mestinya pemerintah selaku pemegang kekuasaan sebagai pihak yang berada di atas berinisiatif mendatangi masyarakat di bawah termasuk pelaku pariwisata dan bukan sebaliknya.

"Kami dibuat harus menunggu cukup lama, menghadapi birokrasi. Kami bermimpi bagaimana bisa duduk bersama pemimpin dengan suasana santai sehingga bisa lugas menyampaikan masukan dan pemikiran untuk pembangunan pariwisata Bali," tegasnya lagi. Pihaknya berharap semua masukan yang diberikan stakeholder pariwisata dapat dijalankan pemerintah sebaik-baiknya.

Ia menegaskan, kontribusi sektor pariwisata Bali bagi perekonomian nasional cukup besar mencapai sekira 40 persen. Padahal, luasan Pulau Bali hanya sekira 0,2 persen dari wilayah Indoensia. Bali yang telah ditetapkan pemerintah sebagai koridor V MP3EI untuk pariwisata dan ketahanan pangan, telah mendapat dukungan anggaran cukup besar hingga Rp67 Triliun untuk wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

"Namun sampai sekarang, kami belum pernah di ajak bicara, apa yang akan dilakukan dengan dana sebesar itu. Jika dana itu dibagi tiga daerah, misalnya Bali dapat Rp20 Triliun lebih yang harus dibicarakan, kami siap memberikan banyak masukan," tuturnya. Sudibya menambahkan, Bali dari sektor pariwisata telah menyumbang sebanyak Rp45 Triliun untuk devisa pariwisata nasional.

Sementara dari APBD Bali, jika dilihat secara spesifik untuk Pajak Hotel Restoran (PHR) jika dikumpulkan besarannya mencapai Rp4,5 T akan dibelanjakan untuk mendanai kegiatan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten. "Kami hanya ingin, diajak diskusi duduk bersama supaya kelak nantinya gubernur mendatang bisa benar-benar menggunakan dana itu untuk kemakmuran rakyat," tutupnya.