Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Buleleng, harus cepat menentukan titik lokasi pembangunan bandara baru di Buleleng. Jika tidak, bandara baru di Buleleng terancam tak memiliki akses jalan tol. Hal ini disampaikan ahli infrastruktur asal Bali, AA Putu Ngurah Wirawan di Denpasar (6/4/2014), menanggapi rencana pembangunan bandara baru di Buleleng.

Menurut Ngurah Wirawan, selain pembangunan bandara baru di Buleleng, yang juga harus dipikirkan adalah sarana infrastruktur jalan yang akan menjadi fasilitas penunjang bandara baru di Buleleng.

"Saya dapat info saat ini Dirjen Bina Marga Kementerian PU sedang menyusun renstra (rencana strategis) lima tahunan. Rencana ini menyerap semua usulan dari seluruh Indonesia, termasuk rencana anggaran untuk pembangunan Bandara di Buleleng Bali," ujar Ngurah Wirawan.

Ngurah Wirawan yang kini mencalonkan diri sebagai anggota DPD Bali ini menambahkan, jika Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng tidak segera menentukan titik lokasi pembangunan bandara, maka pihak Dirjen Bina Marga akan kesulitan menyusun rumah anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju Bandara Buleleng.

"Terkait akses jalan tol selatan ke utara Bali, sampai sekarang alternatif koridor yang akan dibuat pihak binamarga belum definitif. Semakin lama ditunda, bisa akan menghilangkan perencanaan DED dari pusat, akan tertunda juga (pembangunan akses jalan). Akan semakin sulit lagi di tahun 2015, karena pemerintahannya baru dan DPR juga baru," jelasnya.

"Jadi dipastikan dulu lokasinya, pastikan dimana letaknya supaya bisa dibuatkan pos anggaran untuk DED, FS dan sebagainya. Jadi bisa segera dibuatkan perencanaan,"imbuhnya.

Jika lokasi bandara baru di Buleleng bisa diputuskan tahun ini, maka Dirjen Binamarga pada tahun depan sudah bisa memutuskan anggaran untuk pengukuran tanah, dan proyek pembangunan akses jalan menuju bandara Buleleng bisa berkelanjutan.

"Kalau lokasi bandara baru Buleleng bisa ditetapkan segera, tahun 2015 sudah bisa langsung disiapkan aksesbilitas jalannya. Kalau tertunda terus akan semakin repot karena ini terkait penyiapan rumah anggaran,"ujarnya.

Ngurah Wirawan menambahkan, jika terlalu lama ditetapkan, kemungkinan yang bisa terjadi adalah bandara Buleleng bisa cepat dibangun namun tidak mempunya akses jalan yang memadai.

"Kasusnya bisa seperti Bandara Kualanamu di Medan, bandaranya jadi, tapi jalannya tidak ada. Infrastruktur itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa terpisah. Bandara tanpa tol akan jadi terisolir. Tol tanpa bandara juga tidak akan punya lalu lintas atau sepi dan tidak layak,"ujarnya.