search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Muncul Lagi, Wacana Geothermal Bedugul Langsung Dikecam
Senin, 3 Februari 2014, 22:10 WITA Follow
image

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Munculnya kembali wacana untuk mengangkat energi Geothermal Bedugul, seperti dilontarkan GM PLN Distribusi Bali, IB Mardawa Padangrata, dalam perbincangan di sebuah warung di Denpasar, Senin (3/2/2013), mendapat kecaman. Pernyataan Mardawa dinilai menganggap remeh aspirasi dan keputusan-keputusan sebelumnya dari berbagai eksponen masyarakat Bali, diantaranya penolakan dari PHDI, LSM lingkungan hidup, DPRD Bali,dan lain-lain.

"Wacana itu seperti menganggap enteng proses sebelumnya dari berbagai eksponen masyarakat Bali, yang telah menolak eksplorasi Geothermal Bedugul, antara lain karena alasan sosial budaya dan keagamaan,"jelas Ketua Bali Corruption Watch, Putu Wirata Dwikora, dalam rilis yang diterima beritabali.com.

Dwikora mengaku tak habis pikir, setelah sebelumnya ada pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik, sekarang muncul lagi pernyataan GM PLN Distribusi Bali, menyinggung Geothermal  Bedugul, tanpa menyebut sebersit pun adanya proses penolakan yang sangat intens selama beberapa tahun sebelumnya.

"Penolakan dan adanya Rekomendasi DPRD Bali serta Keputusan mantan Gubernur Dewa Made Beratha,yang  menolak eksplorasi Geothermal Bedugul tersebut, merupakan puncak dari penolakan-penolakan berbagai elemen masyarakat Bali, sampai adanya delegasi Sulinggih dan Ormas Hindu ke DPD RI serta Kementerian ESDM di Jakarta. Kalau sekarang ada pejabat yang bicara tentang potensi Geothermal Bedugul, dan menganggap sepi aspirasi dan keputusan-keputusan pejabat sebelumya, itu kami kira suatu penghinaan," ujar Putu Wirata.


   
Kronologi penolakan Geothermal Bedugul, jelas Dwikora, mulai memuncak sejak tahun 2005. Sulinggih dan PHDI menolak karena kawasan Bedugul dan sekitarnya merupakan kawasan suci, dimana terdapat lebih dari 30  pura  yang disucikan. Sementara aktivis lingkungan hidup mengkuatirkan dampak buruknya terhadap lingkungan.

Reporter: bbn/psk



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami