KMHDI Desak Presiden Jokowi Gerak Cepat Tangani Bencana Kabut Asap
Selasa, 17 September 2019,
12:00 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Beritabali.com, Jakarta. Meningkatnya dampak buruk bencana kabut asap di sejumlah wilayah di Indonesia Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) medesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan.
[pilihan-redaksi]
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menilai bencana kabut asap tidak hanya telah merusak hutan Indonesia, namun telah mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak.
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba menilai bencana kabut asap tidak hanya telah merusak hutan Indonesia, namun telah mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak.
“Sudah terlalu banyak kerugian yang diakibatkan dari bencana kabut asap ini. Sekolah diliburkan, penyakit ISPA mengancam, aktivitas perekonomian menurun, lahan hijau dan fauna terancam punah. Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil tindakan tegas,” ungkapnya di Jakarta 17 September 2019.
Menurutnya, terjadinya kembali bencana kabut asap yang disebabkan oleh pembakaran hutan dan lahan secara liar akibat belum tegasnya pemerintah dalam menindak pelaku pembakaran.
[pilihan-redaksi2]
“Baik terhadap subjek hukum individu maupun korporasi, imparsialitas hukum harus diwujudkan secara tegas. Implikasi permasalahan ini sudah terlalu kompleks. Membiarkan keberlangsungan hidup rakyat terancam adalah kejahatan luar biasa,” sambungnya lagi.
“Baik terhadap subjek hukum individu maupun korporasi, imparsialitas hukum harus diwujudkan secara tegas. Implikasi permasalahan ini sudah terlalu kompleks. Membiarkan keberlangsungan hidup rakyat terancam adalah kejahatan luar biasa,” sambungnya lagi.
Selain penindakan, KMHDI juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh secara strategis dan sistematis terhadap kementerian dan lembaga terkait yang bertanggung jawab atas karhutla.
“Ada pola yang salah, sehingga bencana tahun 2015 kini terjadi kembali. Untuk itu pemerintah juga dibutuhkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi agar kondisi wilayah segera kembali normal,” tutupnya. (bbn/rls/rob)
Reporter: bbn/rls