Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng mencatat ada sebanyak 363 siswa SMP belum mampu membaca dan menulis. 

Penyebab utamanya terjadi karena siswa tersebut kurang motivasi belajar dengan presentase mencapai 52 persen. 

Berdasarkan data yang diperoleh BeritaBali.com dari Disdikpora Buleleng, ada lima faktor yang menjadi penyebab ratusan siswa SMP di Buleleng belum mampu membaca dan menulis. Faktor pertama karena kurangnya motivasi siswa untuk belajar dengan presentase mencapai 52 persen. Faktor kedua kurangnya dukungan dari keluarga dengan presentase 18 persen.

Faktor ketiga karena mengalami disleksia (gangguan dalam proses belajar) dengan presentase 16 persen. Faktor keempat karena mengalami disabilitas dengan presentase 9 persen. Serta faktor kelima karena pembelajaran tidak tuntas atau putus sekolah dengan presentase 5 persen. 

Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menyebut ketidakmampuan ratusan siswa SMP untuk membaca dan menulis ini merupakan kemunduran bagi Buleleng. Untuk itu Arya mengusulkan agar masing-masing sekolah menyelenggarakan les khusus baca, tulis dan hitung dengan menggunakan dana BOS. 

Selain itu Pemkab Buleleng diminta untuk membangun Sekolah Luar Biasa (SLB) di masing-masing kecamatan, untuk mempermudah anak disabilitas mengenyam pendidikan. 

"Saya rasa hal ini terjadi karena faktor kemiskinan. Ada juga karena faktor kurikulum, guru harus  meluluskan anak-anak, tidak ada lagi anak yang tidak naik kelas. Ini juga kendala sehingga dilepas-dilepas saja. Tanpa pernah berpikir bahwa akibatnya seperti ini," ungkap Arya ditemui usai rapat bersama Anggota Komisi IV DPRD Buleleng dan Disdikpora Buleleng, Senin (14/4). 

Sementara Plt Disdikpora Buleleng Putu Ariadi Pribadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, agar disiapkan jam khusus untuk melatih siswa mengenal huruf, belajar menulis, dan membaca. Pihaknya akan terus mengevaluasi hal ini hingga enam bulan kedepan. 

"363 ini baru di SMP. Sedangkan untuk SD sedang kami data, khususnya untuk kelas 4 hingga 6. Ini sebagai langkah mitigasi, sehingga kedepan tidak ada lagi siswa SMP tidak bisa membaca," jelas Ariadi. 

Disinggung terkait usulan les menggunakan dana BOS, Ariadi menyebut hal itu dapat dilakukan oleh sekolah, asalkan menggunakan jasa pihak ketiga seperti relawan atau lembaga pendidikan lainnya. 

Namun sebelum menggunakan dana BOS, Ariadi mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan para guru, apakah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan les khusus, atau tidak. 

"Ini kita coba dorong dulu dengan guru, kita akan koordinasi. Kalau guru masih ada waktu untuk itu (les) kita optimalkan guru. Tapi kalau guru sudah kekurangan waktu, kita coba cari jalan keluar dengan pihak ketiga untuk bisa memberi pendampingan," terangnya.