Dengan permintaan dari banyak pihak untuk membuka border atau perbatasan luar negeri untuk wisatawan asing, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyebut jika pemerintah telah mempunyai program "Free Covid Corridor". Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi Keynote Speaker dalam acara webinar SAKIRA (Saatnya Kita Bicara) yang diselenggarakan oleh ASITA 71 Bali dengan tema ‘Kapan Bali Buka Border?’ melalui aplikasi zoom meeting dari Kantor Wagub Bali, Denpasar, Kamis (25/2). 

Dalam webinar yang menghadirkan Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Bali Made Rentin, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Prov Bali Ida Ayu Indah Yustikarini, CEO Garuda Indonesia Bali NUSRA, Dewa Raid an Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenhumkam Prov Bali I Made Sukrayasa, Wagub Cok Ace memaparkan jika program "Free Covid Coridor" adalah mengijinkan wisatawan asing yang telah tuntas melaksanakan vaksin di negaranya. 

“Sasaran wisatawan asing tersebut adalah wisatawan Tiongkok, yang kita ketahui bahwa negara tersebut telah berhasil keluar dari pandemi karena program vaksinasi yang berhasil. Jadi kita bisa mendatangkan mereka,” bebernya. 

Akan tetapi, tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara tujuan, dalam hal ini khususnya Bali. 

“Pertama kita harus mencapai 75% warga khususnya pelaku pariwisata divaksin,” tegasnya. 

Menurutnya, itu tugas pertama di pemerintahan saat ini untuk menuntaskan vaksinasi di Bali secepat mungkin, terutama bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. 

“Untuk itu saya sudah minta pusat agar Bali dapat prioritas vaksin,” imbuhnya. 

Selain itu, Guru Besar ISI Denpasar tersebut juga mengatakan syarat lainnya adalah fasilitas kesehatan yang menyerupai dengan negara asal, yaitu Tiongkok. 

“Ini juga mesti kita siapkan, setidaknya fasilitas kita harus sama. Sehingga ada kepercayaan negara tersebut mengijinkan warganya berwisata ke Bali,” bebernya. 

Lebih lanjut, ia juga menegaskan disiplin akan protokol kesehatan Covid-19 salah satu hal penting yang harus diperhatikan jika inging membuka border. Ia mengaku bersyukur saat ini Bali menduduki posisi kedua taat terhadap prokes dengan angka 98,3% di bawah Kalimantan Barat sebesar 98,6%. 

“Ini tentu menjadi modal kita untuk meyakinkan masyarakat internasional jika Bali memang sudah siap menyambut wisatawan internasional,” tambahnya seraya mengatakan bahwa pelaku pariwisata juga sudah jauh-jauh hari menyiapkan program sertifikasi CHSE di setiap akomodasi, restoran dan destinasi wisata. 

Tokoh Puri Ubud yang juga menjabat sebagai ketua PHRI Bali ini mengatakan bahwa pemerintah tidak kan berhenti menggaungkan implementasi prokes kepada masyarakat. Karena, hal tersebut adalah nilai jual pertama pariwisata Bali di masa pandemi ini. 

“Dulu jualan kita adalah alam, adat dan budaya. Saat ini kita geser sedikit selain ektiga hal tersebut. Koita harus bisa yakinkan masyarakat internasional jika pemerintah dan masyarakat benar-benar sudah menjalankan prokes dengan baik dan benar,” tandasnya.

Sementara sebelumnya ketua ASITA 71 Bali Putu Winastra menyatakan jika webinar SAKIRA ini merupakan inisiatif pengurus DPD ASITA Bali guna mendapatkan serta menyebarkan seputar pariwisata Bali terutama di masa pandemi Covid-19 ini. 

“Informasi yang kami peroleh dari pihak berkepentingan bisa kami sebar ke anggota ASITA dan travel agent lainnya,” jelasnya. 

Ia berharap ke depan SAKIRA bisa dijadikan sebuah forum untuk berdiskusi antara pelaku pariwisata, pemerintah serta stake holder terkait tentang perkembangan pariwisata serta langkah pemangku kepentingan dalam membangun pariwisata Bali. 

“Webinar kali ini merupakan tindak lanjut setelah acara "We Love Bali table top" yang diselenggarakan di hotel Stala Ubud, dan rencananya akan dibuat setiap dua minggu sekali,” tandasnya dalam webinar yang turut juga dihadiri oleh 35 seller pariwisata serta 35 buyer pariwisata.