Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menunjuk Pinandita Ir Komang Rena SE MSc MPd, sebagai pejabat sementara Ketua PHDI Provinsi NTB, menggantikan Ida Made Santi Adnya SH MH selaku Ketua pengurus Harian PHDI Provinsi NTB tahun 2022.

Mendapatkan kepercayaan dari PHDI Pusat untuk menjadi nahkoda PHDI NTB, Komang Rena yang juga Kepala Sekolah SMK Pariwisata Mataram ini menjabarkan beberapa agenda. Yakni akan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan Sulinggih  untuk menyatukan persepsi melalui Lokasaba luar biasa. 

"Lokasabha adalah jalan utama untuk memurnikan tupoksi Parisada dalam mengemban darma agama dan negara. Segala konflik dan  perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan musyawarah," jelas Komang Rena di Mataram, Senin (14/3).

Beberapa bulan lalu, Komang Rena sempat didepak dari Sekretaris PHDI NTB karena dianggap aktif pada salah satu parpol. Kini, mendapat mandat dari PHDI Pusat sebagai pejabat sementara Ketua PHDI Provinsi NTB.

Penetapan Komang Rena yang beristrikan Ayu Witari (Kepala Seksi Agama Hindu Kanwil Kemenag NTB), berdasarkan Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Maret 2022 ditanda tangani Ketua Marsekal (Purn) IB Putu Dunia dan Sekretaris Komang Priambuda SE.

Sebagai pejabat sementara Ketua Harian PHDI NTB tahun 2022, Komang Rena memiliki  tugas khusus, yakni melaksanakan lokashaba luar biasa dalam waktu paling lambat tiga bulan. Untuk memilih Ketua Harian Pengganti Antar Waktu (PAW), sesuai dengan hasil diskusi/ konsultasi dengan Pandita PHDI NTB tanggal 22 Februari 2022.

Komang Rena menjelaskan, langkah pertama yang segera ditempuh adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak internal tokoh Hindu dan Pinandita PHDI NTB. 

Sekarang ini kata Komang Rena, masyarakat Hindu NTB terutama masyarakat Mataram sedang bergiat untuk memiliki tempat atau lokasi untuk menyelenggarakan segara Yadnya. Dan ini akan diperjuangkan bersama umat. 

"Semua orang ingin menjadi di depan, niat baik tapi terlalu emosi hingga saling curigai. Ini perlu dimusyawarahkan," ucapnya. 

Hal lain lagi yang sedang menjadi perhatian PHDI NTB adalah masalah Pura dan pelaba Pura yang jadi rebutan, baik antar umat dan juga umat lain yang rentan menimbulkan konflik sara.  

Harus segera diantisipasi bahwa Pura terutama Pura peninggalan Raja Dewata  harus untuk kepentingan pura dan pengembangan umat baik umat Hindu maupun umat lain yg membutuhkan. Dan juga bahaya berkembangnya konsep sampradaya harus diantisipasi bersama.

"Mudahan waktu singkat ini bisa memberikan solusi yang sejuk dan teduh untuk kita semua," harap Komang Rena.