Kini pengelolaan sampah di Jembrana akan ditekankan pada pola partisipasi masyarakat. 

Kapasitas yang ada di masyarakat akan digerakkan dan bersinergi dengan komponen lain, baik pemerintah daerah, investor maupun perusahaan umum daerah (perumda). Diharapkan dengan pola partisipatif ini, persoalan sampah bisa semakin teratasi. 

Hingga kini persoalan penanganan sampah masih menjadi permasalahan pelik. Dibutuhkan peran serta komunitas lokal dalam penanganan sampah. Melalui pola partisipatif ini, kapasitas yang ada di tengah masyarakat seperti kelompok masyarakat swadaya akan lebih diberdayakan. 

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengatakan masyarakat sebagai kunci utama dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah harus disinergikan dengan semua komponen sehingga tumbuh kesadaran bersama dan terwujud gerakan yang masif, terpadu dan berkelanjutan di masyarakat. 

Ia menyebut kapasitas yang ada di masyarakat seperti kelompok masyarakat yang selama ini bergerak swadaya dalam pengelola sampah memiliki peran strategis di wilayahnya masing-masing. Ia menyebut peran strategis ini tidak bisa dikesampingkan. 

"Hanya masyarakat setempat yang bisa menjaga wilayahnya dengan penuh kesadaran, termasuk dari sampah. Kelompok masyarakat lah yang menjadi garda terdepan di wilayahnya," ujar Bupati I Nengah Tamba saat bertemu dengan stake holder penanganan sampah di Malang ( 17/5).

Ia berharap kedepan tidak ada lagi tumpang tindih program penanganan sampah di masyarakat. Tamba menyebut kedepannya baik investor yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, pemerintah daerah dan perumda akan bergerak dengan pola partisipatif dengan memberdayaan masyarakat.

"Sampah harus tuntas dari sumbernya. Di mulai dari hulu di setiap rumah tangga dan penangannya dilingkungan setempat dilakukan oleh kelompok masyarakat sebelum ke TPA," jelasnya. 

Seluruh aktivitas pengelolaan sampah di masyarakat oleh masyarakat harus terstandar. 

"Disinilah peran pemerintah, investor bersama perumda sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Sehingga semuanya terarah. Salah satunya dengan pola plastik kredit," tegasnya. 

Melalui program Plastik kredit ini ada sebuah skema dimana penghasil sampah secara global akan memberikan sebuah apresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten kota yang mampu mengolah sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakatnya.  

Skemanya kurang lebih 1 ton sampah plastik yang dikelola oleh pemerintah itu akan menilai satu plastik kredit. Satu plastik kredit ini nanti bisa dikonversi oleh perusahaan - perusahaan multinasional atau perusahaan - perusahaan global untuk merefund.

Selanjutnya dana ini akan digunakan kembali untuk kegiatan pengolahan sampah di daerah tersebut.

"Melalui fase kredit itu,  paling tidak kita sudah punya mekanisme pengolahan sampah yang terpola dengan baik di kabupaten Jembrana. Itu harapan kita," terang Bupati didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dewa Ary Chandra.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Program Director for Project Systemic, Andre Kuncoroyekti. Kedepannya kelompok masyarakat pengelola sampah di masing-masing banjar akan diberdayakan dalam pengelolaan sampah di lingkungannya.

"Akan kita support untuk pelatihan, kita bantu fasilitasi," ujarnya. 

Ia memastikan akan tetap menjaga eksistensi kapasitas yang ada di masyarakat.

"KSM (kelompok sampah swadaya) dan TPS yang ada di desa-desa tidak kemudian di hilangkan. Tapi kita ingin kemampuannya diperkuat dan kemudian bekerjasama dengan TPST Peh yang kami dampingi. Sehingga yang selama ini terjadi akan kami benahi lagi," ungkapnya. 

Pihaknya menegaskan tidak akan mengambil alih keberadaan dan peran kelompok masyarakat pengelola sampah di desa atau Banjar. 

"Tidak kemudian kami datang, (KSM) bubar, kami ambil alih. Seandainya (KSM) setelah diperkuat, masih ada wilayah yang belum tercover oleh KSM, disitulah baru Operator TPST Peh mengcover dengan kesepakatan bersama," katanya. 

Ia pun menyatakan akan memperbaiki secara intensif kesalahan komunikasi yang terjadi selama project STOP bergulir di Jembrana. 

"Kami sekarang habis-habisan memperbaiki itu semua. Jangan sampai terjadi kesan bahwa Systemic datang untuk merusak sistem yang sudah ada," jelasnya. 

Dengan pola pemberdayaan dan partisipatif, sistem pengelolaan sampah yang sudah ada di masyarakat yang dipadukan dengan program STOP seperti reward pemilihan sampah melalui plastic credit, fungsi kelompok masyarakat pengelola sampah akan diperkuat. 

"Kami memperkuat sistem yang sudah ada. Memperkuat aktor-aktor yang sudah ada. Intinya saling bekerjasama," tegasnya. 

Ia pun menyatakan komitmen yang kuat dalam penanganan sampah di Kabupaten Jembrana. 

"Di Jembrana investasinya dari kami. Pembangunan gedungnya, pelatihannya, pembelian alat-alatnya dari kami," paparnya.

Pihaknya kedepan akan memberdayakan potensi dan kapasitas lokal yang ada di nasyarakat. 

"Itu yang sekarang kami lakukan dan fokuskan lagi. Melihat respon masyarakat seolah-olah kami membumihanguskan yang sudah ada, itu karena kesalahan komunikasi waktu itu. Sehingga sekarang kami habis-habisan membenai," jelasnya. 

Kendati tidak mengganti personel STOP yang sudah ada, namun salah satunya upaya yang akan dilakukan pihaknya dalam membenahinya adalah dengan merubah pola. 

"Bukan tim baru, tetap tim lama tapi pola komunikasi yang kita akan rubah," tandasnya.