Juru bicara bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra buka suara terkait pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pihaknya untuk menunjuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diduga titipan pihak-pihak tertentu.

Surya enggan membeberkan dan menjelaskan apa yang dimaksud Anies sebagai PSN 'titipan' dalam sebuah forum sebuah partai beberapa waktu lalu. Surya menilai pernyataan Anies sekadar masukan kepada Pemerintah RI saat ini.

"Itu mestinya pemerintah sendiri yang bisa menjelaskan mana saja yang memang memenuhi syarat regulasi dan kepantasan untuk masyarakat," kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (2/10).

"Masukan Anies lebih pada kebijakan," imbuh eks Wamen ATR/BPN itu.

Surya menilai Anies melontarkan pernyataan tersebut untuk menyoroti potensi pelanggaran keadilan masyarakat di balik pembangunan PSN yang masif di era pemerintahan Jokowi.

Terlebih, menurut Surya, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan PSN secara paksa jika mempunyai alasan yang mendesak.

"Ketika pemerintah ingin ada PSN di suatu lokasi, sekalipun ada keberatan dan penolakan, masyarakat tetap tidak bisa menghalangi niat pemerintah tersebut melalui mekanisme ganti rugi yang dipaksakan melalui konsinyasi di Pengadilan," jelas Surya.

Surya menyebut Anies berpandangan pembangunan PSN hanya berdampak baik jika dilakukan dengan komunikasi yang baik dan atas dasar ilmu pengetahuan.

"Bagi Anies Baswedan, PSN itu bagus kalau memang dilaksanakan melalui pendekatan yang scientific (berbasis ilmu pengetahuan), publik ikut mengawasi dan terlibat sejak dari penentuan dan penunjukan lokasinya," jelas Surya.

Food Estate dan Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo

Surya kemudian menyinggung proyek Food Estate di Kalimantan hingga destinasi super prioritas di Labuan Bajo sebagai contoh PSN yang dilakukan tanpa komunikasi masyarakat yang baik.

"Kasus-kasus seperti food estate singkong yang dikelola Kementerian Pertahanan yang terbengkalai, atau super prioritas pariwisata Pulau Komodo yang potensial menyingkirkan warga lokal, misalnya," ujar Surya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi merespons ucapan Anies soal PSN yang diduga sebagai "titipan" proyek pihak-pihak tertentu.

"Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa," kata Jokowi singkat di sela-sela acara Istana Berbatik, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (1/10).

Diketahui, pernyataan Anies itu dilontarkan ketika ia menghadiri agenda rakornas partai Masyumi pada Sabtu (30/9).

Kala itu, Anies menyinggung PSN diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila penyusunan proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan.

Mulanya, Anies menjelaskan PSN secara subtansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, ia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan.

"Rujukannya Rencana Jangka Panjang, turunannya Rencana Jangka Menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun," kata Anies.(sumber: cnnindonesia.com)