Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mendorong Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) untuk mengeluarkan Bhisama (aturan) tentang Pengelolaan Sampah Paska Upacara Keagamaan. 

Dorongan ini disampaikan ketika PP KMHDI mengadakan audensi dengan Pengurus Pusat PHDI, bertempat di Kantor PHDI, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Ketua Umum KMHDI I Wayan Darmawan mengatakan urgensi Bhisama Pengelolaan Sampah setelah Upacara Keagamaan penting mengingat sampah sisa hasil upakara keagamaan volumenya cukup besar. 

"Setiap kali upacara keagamaan seperti di pura-pura, sampah sisa hasil upacara keagamaan yang didominasi sampah organik volumenya tidaklah sedikit namun cukup besar," terang Darmawan. 

Menurut Darmawan jika sampah hasil upakara tersebut tidak dikelola dengan baik, maka umat Hindu akan turut berkontribusi menambah beban sampah di TPA. Namun, jika sampah tersebut dapat dikelola dengan baik maka setidaknya dapat mengurangi tingginya tumpukan sampah di TPA.

Menurut Darmawan melalui pengelolaan sampah yang inovatif sampah hasil sisa upakara yang didominasi sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dan eco enzyme yang memiliki nilai guna bagi umat Hindu.

Untuk memulai upaya ini tentu langkah pertamanya adalah dibuatkan infrastruktur hukum berupa Bhisama tentang Pengelolaan Sampah Paska Upcara Keagamaan yang mengatur tentang upaya pengelolaan sampah yang sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pura. 

"Persoalan sampah adalah persoalan serius yang harus segera ditangani. Umat Hindu juga harus mulai memikirkan bagaimana mengelola sampah hasil sisa upakaranya sendiri. Untuk itu PHDI sebagai majelis umat Hindu bisa membuat Bhisama terkait persoalan tersebut," terangnya.

Disamping mendorong lahirnya Bhisama tentang tentang Pengelolaan Sampah Paska Upacara Keagamaan, dalam kesempatan itu, KMHDI juga membahas tentang bagaimana membangun kemandirian ekonomi umat Hindu melalui pura. 

"Pura tidak hanya sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu. Namun pura juga harus dimaknai dan difungsikan juga sebagai tempat strategis untuk pemberdayaan umat salah satunya dalam di sektor ekonomi," terangnya.

Melalui aktivitas pemberdayaan ekonomi dari pura inilah diharapkan mampu menjangkau seluruh umat dan menciptakan kemandirian umat. Salah satu kegiatan ekonomi yang dapat diterapkan di Pura adalah membangun lembaga keuangan mikro atau koperasi yang bisa memberikan jaminan atau akses permodalan terhadap umat. 

Selanjutnya, KMHDI juga menyoroti terkait penguatan SDM Hindu. Darmawan menjelaskan sampai hari ini kualitas SDM Hindu dapat dikatakan masih jauh. Terutama umat Hindu yang ada di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Terbelakang). 

"Pasraman sebagai salah satu lembaga pendidikan Hindu kondisinya tidak semua baik. Kekurangan fasilitas mulai dari fisik dan manusia (guru) adalah wajah lembaga pendidikan Hindu. Hal ini membuat umat Hindu semakin tertinggal dengan umat lainnya," terangnya.