Dalam pidatonya pada Rakernas ke-V PDIP, Ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung kondisi pariwisata Bali yang tidak terukur. 

Selain itu, Megawati juga menyinggung banyak kafe yang dibiarkan dan menjadi sarang narkoba di Bali.

Terkait hal itu, Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster menanggapi singgungan Megawati tersebut. Koster yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Bali mengakui jika Bali memang harus menata ulang pariwisatanya.

Dia juga mengaku telah menyusun Peraturan Gubernur mengenai tata kelola pariwisata saat masa kepemimpinannya. Namun, dia mengaku belum bisa menerapkan peraturan tersebut karena Bali masih dalam proses pemulihan pariwisata pasca Pandemi Covid-19.

Menurutnya, karena masih pemulihan justru tidak baik untuk mengatur pariwisata terlalu ketat.

“Pemahamannya adalah pariwisata Bali ke depan harus ditata. Memang sudah ada Perda, sudah ada Pergub (Peraturan Gubernur) tata kelola pariwisata tapi belum bisa diterapkan kemarin karena kita kan baru berakhir Covid,” ujarnya usai memberi kuliah umum di Universitas Primakara, Denpasar, Selasa (28/5/2024).

“Saat baru pulih itu kita kontrol terlalu ketat (pariwisata di Bali), kan nanti nggak bisa pulih pariwisata,” imbuhnya.

Dengan pulihnya pariwisata Bali sepenuhnya, Koster memang meminta agar dengan Perda dan Pergub yang ada dapat digunakan untuk menata kembali pariwisata Bali.

“Ke depan pariwisata ini harus lebih ditata lagi agar pariwisata yang sesuai dengan arahan Perda dan Pergub berbasis budaya berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.

Sementara itu, dia juga membenarkan jika banyak kafe yang dibiarkan hingga disalahgunakan menjadi sarang narkoba di Bali. Dia juga menyetujui jika hal tersebut harus ditangani.

Namun, mengenai hal tersebut dia memang menyebut jika kewenangan untuk menindak hotel dan restoran ada di masing kabupaten dan kota.

“Daerah yang padat wisatawannya sudah tumbuh menjamur kafe dan bahkan disalahgunakan untuk kepentingan tidak baik, saya kira ini harus dikendalikan,” tuturnya.

“Betul. Ini harus dikoordinasikan karena kewenangan itu ada di kabupaten kota. Semua yang berkaitan dengan hotel, restoran, itu perizinannya di kabupaten kota,” imbuh Koster.

Sebelumnya, Megawati menyinggung kondisi pariwisata Bali yang disebutnya tidak terukur. Hal tersebut dinilainya justru berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal yang disebutnya mulai kekurangan air.

“Bali ini lama-lama ini udah mulai greneng-greneng kekurangan air, karena orang pulaunya segitu, maunya terus selalu alasannya itu tourism. Turisme-turisme boleh, tapi kan terukur dengan kecil pulaunya,” tutur Megawati. (sumber: suarabali.id)