Kementerian Luar Negeri China mengecam keras pembunuhan terhadap pemimpin biro politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Iran pada Rabu (31/7).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan Beijing "sangat khawatir bahwa insiden ini dapat menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut dalam situasi di kawasan."

Ia lantas menambahkan bahwa Gaza harus secepatnya mencapai gencatan senjata komprehensif dan permanen.

Ismail Haniyeh dinyatakan tewas dalam serangan di kediamannya di Teheran pada Rabu (31/7) pagi. Hamas menuduh Israel dalang di balik serangan ini.

Haniyeh berada di Teheran sejak Selasa (30/7), untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran Masoud Pezeshkian. Dia juga bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Menurut media Iran, kediaman Haniyeh di Teheran diserang "proyektil berpemandu udara". Sumber Iran mengatakan kepada media Lebanon pro-Hizbullah al Mayadeen bahwa rudal tersebut ditembakkan dari luar Iran.

Otoritas Iran belum mengonfirmasi hal ini. Haniyeh sendiri menempati salah satu kediaman veteran perang di utara Teheran selama berada di Iran.

Serangan terhadap Haniyeh ini terjadi hanya sepekan setelah faksi Hamas dan Fatah Palestina rujuk berkat mediasi China.

Kedua faksi utama di Palestina itu sepakat menandatangani perjanjian rekonsiliasi demi mengakhiri persaingan politik selama beberapa dekade terakhir.

Haniyeh hadir dalam pertemuan yang digelar selama tiga hari di Beijing tersebut. Perwakilan Fatah sementara itu dihadiri oleh wakil kepala Fatah, Mahmoud Alloul.

Selain rujuk, Hamas-Fatah serta faksi-faksi lainnya di Palestina juga sepakat untuk membentuk pemerintahan nasional sementara (interim) yang berfokus pada pemerintahan di Jalur Gaza pascaperang.

Hamas dan Fatah telah berselisih sejak pemilihan umum (pemilu) Palestina 2007 silam. Perebutan kekuasaan itu memecah Palestina hingga akhirnya masyarakat Jalur Gaza dan Tepi Barat terbagi dua otoritas.

Hamas menguasai Jalur Gaza sementara pemerintahan Palestina di Tepi Barat dipimpin oleh Fatah.

Selama ini, masyarakat internasional mengakui Otoritas Palestina di Tepi Barat sebagai pemerintah resmi.

Meski berselisih, tujuan utama Fatah dan Hamas pada dasarnya sama yakni mendirikan Negara Palestina yang merdeka dengan wilayah sesuai ketentuan 1967. Namun, kedua faksi ini berbeda pendapat dalam menyikapi Israel.

Hamas menentang keras segala bentuk dialog dan perundingan dengan Israel. Sementara Fatah menyanggupi jalur yang lebih diplomatis. (sumber: cnnindonesia.com)