Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Pelabuhan Tanah Ampo di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem, akhirnya akan ditata ulang. Pemerintah Kabupaten Karangasem menargetkan optimalisasi pelabuhan ini agar bisa mulai beroperasi pada Januari 2026.

Rencana ini mengemuka dalam rapat pembahasan perjanjian pinjam pelabuhan antara Pemkab Karangasem dan Kementerian Perhubungan (KSOP Padangbai) yang digelar belum lama ini di ruang rapat rumah jabatan Bupati Karangasem. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, dan dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah (Irda), serta OPD terkait lainnya.

Hasil pertemuan tersebut menyepakati bahwa strategi pengoperasian Pelabuhan Tanah Ampo segera disusun agar pada awal 2026 pelabuhan bisa difungsikan secara optimal.

"Pelabuhan Tanah Ampo itu ibarat wanita cantik, aset berharga milik pemerintah ini harus kami manfaatkan dengan maksimal," ujar Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa, Minggu (16/3/2025).

Pemkab Karangasem menegaskan komitmennya untuk mempercepat optimalisasi Pelabuhan Tanah Ampo. Pelabuhan ini dibangun dengan dana ratusan miliar dari Pemerintah Pusat, Pemprov Bali, dan Pemkab Karangasem, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, bersama Pandu Prapanca Lagosa, bertekad untuk menata ulang pelabuhan yang berada di Teluk Nampo tersebut. Wakil Bupati Pandu menegaskan bahwa OPD terkait harus bekerja sama dalam menyusun strategi agar pada 2026 penataan ulang dermaga bisa dimulai.

"Rapat kemarin baru tahap awal untuk belanja masalah yang terjadi di Pelabuhan Tanah Ampo. Ini juga bagian dari agenda 100 hari kerja kami. Sebagai langkah konkret, dalam rapat lanjutan nanti, kami lebih fokus pada strategi teknis dan skema kerja sama yang akan diterapkan dengan para pihak, yakni Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali, dan kami Pemkab Karangasem," jelas Pandu.

Dalam pengoperasiannya nanti, Pemkab Karangasem mempertimbangkan opsi pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Alternatif ini diharapkan dapat mempercepat revitalisasi sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Karangasem.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta, Pelabuhan Tanah Ampo diharapkan dapat segera berfungsi optimal. Selain meningkatkan konektivitas maritim, pelabuhan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di Karangasem.