Bola panas kisruh pengelolaan Daya Tarik Wisata (DWT) Tanah Lot kini berada di tangan Pansus Tanah Lot yang dibentuk DPRD Tabanan beberapa waktu lalu.

Kini Pansus Tanah Lot terus melakukan kajian termasuk Selasa,(11/5) malam, bertemu dengan para bendesa adat di Puri Kediri untuk mendapatkan masukan-masukan.

�Iya, tadi kita Cuma menyerap aspirasi dari masyarakat, terkait masalah ini, belum final kok, kita akan terus perdalam,� ucap Ketua Pansus I Wayan Sarjana saat dihubungi lewat telpon.

Upaya apapun yang dilakukan Pansus, masyarakat kini hanya menunggu jurus apa yang akan dimainkan Pansus Tanah Lot untuk meredam kekisruhan tersebut.

Tuntutan dan harapan masyarakat Beraban sudah jelas dan terang yakni menginginkan mengelolaan DWT Tanah Lot hanya antara Pemkab dan Desa Adat yang berarti pembagian keuntungan bersih sebesar 15% yang sebelumnya masuk ke pihak swasta yakni CV. Ari Jasa Wisata bisa di sharing antara Pemkab dan Desa Adat.

Sementara pemilik CV Ari Jasa Wisata, seperti diungkapkan pemiliknya Gusti Gede Aryadi berharap tetap mendapatkan bagian atas jasa-jasanya atas peran CV nya sejak awal membangun Tanah Lot.

�Walaupun dianggap tidak masih disini (kelola Tanah Lot) Mungkin saya bisa diberikan 8 persen saja cukup, untuk bekal hari tua nanti, saya minta keadilan Pansus yang menangi hal ini,� pinta Aryadi.

Sementara secara terpisah Anggota DPRD Bali dari PDI Perjuangan I Made Sudana justru melihat masalah ini terlalu dipolitisir, padahal kata dia jika mau legowo demi kepentingan masyarakat tidak akan terjadi seperti sekarang ini.

�mainset pengelolaan Tanah Lot itu dulu saya ikut, waktu itu saya adalah Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Tabanan. Kisruh sekarang ini pemicunya tidak lain ya, angka 15% itu, karena jika diuangkan mencapai angka 150 juta per bulan, dan itu bukan jumlah yang sedikit,� ucapnya.

Jadi kata dia, jika ingin kisruh di Tanah Lot itu selesai, angka 15% itu harus dihapuskan, karena saya juga tahu angka 15% itu, masuknya kemana, kemana, saya tahu itu,� ucapnya enggan merinci lebih jauh.

Untuk itu Sudana menghimbau, agar pihak-pihak yang berkepentingan legowolah menghapuskan angka 15% itu dan menyerahkan pengelolaanya ke Adat dan Pemkab karena sudah cukup lama menikmatinya.

�Sudahlah, dengan legowo lepaskan angka 15% itu dan serahkan ke adat dan pemkab, toh juga nantinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Kalau masalahnya sederhana itu ngapain dibikin ruwet seperti sekarang di tarik ulur, bentuk ini dan itu, kasihan masyarakat yang jadi korban,� pinta Sudana.

Sementara dari data yang ada, pembagian hasil bersih DWT Tanah Lot yang kurang lebih pertahunya itu mencapai 17 milyar sebanyak 55% masuk ke kas Pemda, 20% untuk Desa Adat Beraban, 15% untuk Swasta (CV. Ari Jasa), dan 5% untuk Desa Adat se-Kecamatan Kediri (22 Desa Adat), sedangkan yang 5 % lagi adalah untuk pura-pura yang di lingkungan Obyek Wisata Tanah Lot. (gin)