Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti membantah tudingan Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang menuduhnya melarang melakukan agenda pemberian bantuan kepada petani di wilayahnya.

Bupati wanita satu-satunya di wilayah Bali menganggap masalah yang sebelumnya dilontarkan Pastika hanyalah karena miskomunikasi. "Saya kira itu dibesar-besarkan saja. Kalau ada salah paham mestinya diluruskan saja. Bukan langsung disampaikan kepada media," bantah Eka Wiryastuti, Selasa (12/2/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini juga menepis dianggap membatasi ruang gerak segala kegiatan Gubernur Bali di wilayahnya. Eka mengaku, selama ini agenda kegiatan kedinasan Gubernur Pastika beberapa kali ke Tabanan, bisa berjalan lancar."Selama ini tidak ada masalah, baik-baik aja, apalagi beliau masih menjadi gubernur khan," tegasnya.

Eka menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas daerah terhadap suhu politik sekarang menjelang pemilihan Gubernur Bali.  Bupati Eka juga mengingatkan, janganlah segala sesuatunya selalu disangkutkan dan dikaitkan dengan kepentingan kampanye pemilihan gubernur karena akan merugikan kepentingan masyarakat.
 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku Bupati Tabanan Eka Wiryastuti melarang semua kegiatannya, baik yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah pusat untuk digelar di seluruh wilayah Tabanan. Pastika sebagai kepala pemerintahan di Bali merasa heran atas larangan tersebut. Bagi Pastika, larangan itu dinilainya sangat politis, mengingat saat ini ada upaya-upaya nyata dimana kegiatan politik mulai berjalan di seluruh Bali.

"Mereka mengira kegiatan tersebut berhubungan pencitraan saya yang akan maju menjadi Gubernur Bali. Saya katakan, semua kegiatan tersebut tidak ada hubungan dengan pencitraan politik. Ini benar-benar bantuan pemerintah pusat dan provinsi bagi petani di 5 kabupaten di Bali," kata Pastika, dalam keterangan resminya di Kantor Gubernur Bali, Renon, Selasa (12/2/2013). Mantan Kapolda Bali menghimbau Bupati Tabanan, jangan sampai kegiatan politik menghalangi kegiatan pelayanan publik yang sebenarnya sangat vital bagi kepentingan masyarakat banyak.

"Kalau tidak mau menerima kegiatan Pemprov Bali dan pemerintah pusat, lebih baik seluruh sumbangan tersebut ditolak saja. Sangat tidak masuk akal kalau kegiatannya ditolak, tetapi sumbanganya diterima. Ini kan tidak masuk akal. Kalau saya tahu ada instruksi seperti itu sejak awal makanya saya akan instruksikan agar seluruh sumbangan itu tersebut ditahan. Biar masyarakatnya tahu siapa yang salah disini," tantangnya.

Larangan Bupati Tabanan itu menurut Pastika, sangat tidak masuk akal. Padahal PAD dan APBD sangat kecil. Pastika membeberkan, penolakan tersebut berawal dari kegiatan dari Kementerian Pertanian untuk menyerahkan bantuan berupa alat-alat pertanian terhadap para petani di 5 kabupaten di Bali. "Kalau pusat dan provinsi menyetop semua bantuan, bisa dibayangkan apa yang terjadi di Tabanan," imbuhnya.