Negosiasi Freeport Alot, LSM Papua Tebar Ancaman
Sabtu, 18 Februari 2017,
13:00 WITA
Follow
ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Beritabali.com, Jakarta. Alotnya negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) terkait perubahan KK menjadi IUPK, melahirkan masalah baru. Ribuan karyawan Freeport terancam nasibnya.
[pilihan-redaksi]
Dari rilis Gerakan Solidaritas Peduli Freeport yang diterima di Jakarta, Jumat (17/2/2017), sedikitnya ada 33.200 karyawan Freeport yang dirumahkan. Sejak pekan lalu (Jumat, 10/2), mereka tak lagi bekerja di Tambang Grasberg di Kabupaten Mimika, Papua.
Mikael Adii, Ketua Gerakan Solidaritas Peduli Freeport mengatakan, berlarutnya pembahasan perubahan KK menjadi IUPK, tidak perlu terjadi. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengalah. Nasib warga Papua yang menggantungkan hidup dari operasional Freeport, harus menjadi prioritas bagi pemerintah.
Alotnya negosiasi ini, kata Mikael, berdampak kepada penundaan program pelatihan 3.500 karyawan di Institut Pertambangan Nemangkawi. Belum lagi, aktivitas sejumlah perusahaan yang menjadi rekanan Freeport, menjadi tergganggung
Selanjutnya, Mikael berharap agar negosiasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kemenkeu dengan Freeport, segera menemukan kata sepakat.
[pilihan-redaksi2]
"Jika izin ekspor konsentrat tidak diberikan dalam waktu 7 hari dari sekarang, maka kami akan blok semua pusat adminstrasi pemerintahan di Kabupaten Mimika, termasuk Bandara dan Pelabuhan," kata Mikael.
Mikael bilang, seluruh elemen masyarakat peduli Freeport dan Tanah Papua, akan terus memperjuangkan aspirasi ini sampai mendunia. [bbn/idc/wrt]
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
