Beritabali.com, Tabanan. Bupati
Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti berharap agar terjadi pemerataan di setiap Sekolah di Tabanan.
“Pemerataan itu sangat penting dan kita tidak berharap ke depan permasalahannya sama-sama saja. Karena sekolah satu adalah sekolah yang baik, jangan hanya numplek (numpuk) di situ saja, diharapakn pemerataan. Karena di sekolah-sekolah sekarang kualitas gurunya sudah hampir sama dan juga sudah memiliki sertifikasi," tegas Eka Wiryastuti saat melakukan peninjauan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMP N 1
Tabanan di SMK 1 Tabanan dan UN SMP N 2 Tabanan di SMP N 2 Tabanan, Desa Delod Peken, Rabu (3/5) kemarin.
[pilihan-redaksi]
Turut hadir mendampingi pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Tabanan I Wayan Adnyana dan Beberapa Anggota DPRD Kabupaten
Tabanan, diantaranya I Made Dirga dari Fraksi PDI-P, Meliani dari Fraksi Golkar dan Candrawati dari Fraksi Nasdem.
Terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer ini, Eka Wiryastuti mengatakan, ini bukan hanya menjadi masalah di
Tabanan saja tapi ini masalah di seluruh Indonesia. Dirinya menegaskan akan terus berupaya mencari bantuan agar semua Sekolah bisa melaksanakan Ujian secara online.
Meskipun saat ini tidak merata di
Tabanan, namun Ia berharap kedepan dirinya dan seluruh jajaran Pendidik berkomitmen tetap menjaga kualitas pendidikan.
Dirinya juga mengakui, peran serta pemerintah pusat sangatlah penting, karena ini biasanya dibantu dari dana alokasi khusus. Dana Alokasi Khusus itulah yang kita harapkan untuk bisa lebih diprioritaskan
Tabanan.
"Kita juga memaklumi permasalahan ini tidak hanya di
Tabanan saja tapi di seluruh Indonesia. Namun bagaimana minimal ada program setiap tahun, sehingga bisa menjangkau semua sekolah. Tapi yang penting lagi jangan sampai itu menjadi kendala kita untuk menghasilkan pendidik dan anak didik yang baik yang berprestasi yang bisa menjadi pelanjut generasi bangsa”, jelasnya.
[pilihan-redaksi2]
Sementara, mengenai pemerataan yang dimaksud, ketimpaangan siswa-siswi di sekolah satu dengan sekolah lainnya misalnya di Kota lebih banyak diminati sedangkan di Desa miskin Peminat.
"Kedepan kita harapkan ada aturan yang jelas, mungkin kita akan tuangkan dalam peraturan Bupati dan sebagainya, kita lakukan mekanisme dan payung hukum yang benar untuk bisa menempatkan sesuai dengan pos-posnya, sehingga ada pemerataan," imbuhnya. [rls/wrt]
