Dewan Karangasem Desak Pemkab Verifikasi Data Masyarakat Miskin
Rabu, 21 Maret 2018,
09:50 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, KARANGASEM.
Beritabali.com.Karangasem, Dewan Karangasem mendesak Pemkab untuk memverifikasi data yang dikumpulkan dari para kepala wilayah di masing-masing daerah karena disinyalir banyak warga miskin belum tersentuh bantuan dari pemerintah.
[pilihan-redaksi]
Hal ini terungkap pada Selasa (20/3) saat Rapat kerja (raker) DPRD Karangasem bersama Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta Dinas Sosial di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem.
Hal ini terungkap pada Selasa (20/3) saat Rapat kerja (raker) DPRD Karangasem bersama Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta Dinas Sosial di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem.
Ketua Komisi I, DPRD Karangasem, I Gede Bendesa Mulyawan selaku pimpinan Raker mengatakan disinyalir penyebab dari belum optimalnya program penanganan kemiskinan di karangasem akibat lemahnya validitas data kependudukan yang menyebabkan banyak warga miskin belum tersentuh bantuan dari pemerintah.
“Realita dilapangan sering kita temui berbeda dengan kenyataan, sering tidak sinkron. Jika bicara soal kemiskinan maka kita akan berbicara masalah kesehatan. Sudah tentu validitas data sangat dibutuhkan untuk optimalisasi program,” ujarnya.
Salah satu Anggota DPRD Karangasem I Nyoman Sumadi, memaparkan banyak warga miskin yang tak tersentuh bantuan padahal Dinas Sosial mengaku sudah turun tangan. Misalnya seperti seorang warga asal Manggis, Karangasem. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari hanya mengandalkan hasil menjadi buruh panjat kelapa namun sama sekali belum tersentuh program pemerintah.
Sumadi mendesak dinas terkait agar betul betul mencermati kegiatan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan karena disinyalir dalam prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya beranggapan pemetaan penduduk miskin tidak valid karena ada indikasi saat pendataannya didasari suka tidak suka. Bahkan ada indikasi kepala wilayah justru berlomba-lomba memasukkan anggota keluarganya.
[pilihan-redaksi2]
Sementara itu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil mengklaim sosialisasi program selama ini sudah cukub bagus. Dalam hal ini untuk pelayanan administrasi kependudukan misalnya, Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan cara melalui grup grup WA yang beranggotakan Kepala Desa dan kepala wilayah di seluruh Kabupaten Karangasem. Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Ni Ketut Puspa Kumari sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa jumlah penerima program rastra 2018, jumlahnya sama dengan jumlah tahun 2017 yaitu sebanyak 21.324 KK.
Sementara itu, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil mengklaim sosialisasi program selama ini sudah cukub bagus. Dalam hal ini untuk pelayanan administrasi kependudukan misalnya, Disdukcapil melakukan sosialisasi dengan cara melalui grup grup WA yang beranggotakan Kepala Desa dan kepala wilayah di seluruh Kabupaten Karangasem. Sedangkan Kepala Dinas Sosial, Ni Ketut Puspa Kumari sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa jumlah penerima program rastra 2018, jumlahnya sama dengan jumlah tahun 2017 yaitu sebanyak 21.324 KK.
Jumlah tetap sama, hanya saja ada perubahan dari sisi penerimanya. Data penerima itu muncul dari musdes dan muskel, namun anehnya itu jusru membuat pihak desa ataupun kelurahan kesulitan melakukan pembaharuan data penerima. Basis data terpadu yang akan diterbitkan Mei nanti juga akan menjadi pijakan dalam penerapan program JKN KIS.(bbn/igs/rob)
Berita Karangasem Terbaru
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
