Anggaran Belanja Rp2,1 T Pemprov Bali Berpotensi Terjadi Penyimpangan
Jumat, 26 April 2019,
15:30 WITA
Follow
beritabali.com/ist
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memerlukan komitmen dan upaya perbaikan yang berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
[pilihan-redaksi]
”Karena belanja barang dan jasa di Lingkungan Pemprov Bali cukup besar, yakni 30,9% dari keseluruhan APBD terutama untuk Infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan belanja strategis lainnya,” Papar Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana SE., MT ketika membacakan sambutan Gubernur Bali, dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Bali Tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali Jumat (26/4) pagi.
”Karena belanja barang dan jasa di Lingkungan Pemprov Bali cukup besar, yakni 30,9% dari keseluruhan APBD terutama untuk Infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan belanja strategis lainnya,” Papar Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana SE., MT ketika membacakan sambutan Gubernur Bali, dalam acara Rapat Koordinasi Pengadaan Barang Jasa Provinsi Bali Tahun 2019 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali Jumat (26/4) pagi.
Anggaran belanja yang ekuivalen dengan angka 2,1 Triliun Rupiah tersebut menurut Suarjana menimbulkan potensi penyimpangan dalam tiap tahapannya mulai dari perencanaan, pemilihan, pelaksanaan hingga serah terima.
“Karena itu rapat ini sangat penting karena merupakan perbaikan, dan pengadaan ini melibatkan kita semua. Agar nantinya kita baik di pemprov bali, OPD, kabupaten/kota semuanya berbenah. Saya ingatkan bahwa kita dalam bekerja disorot oleh ‘banyak mata’ terutama masyarakat banyak,” tandas Suarjana.
Dilanjutkannya, pelaksana pengadaan barang dan jasa harus betul-betul menyiapkan diri, bersama-sama melaksanakan semua proses dan tahapan dengan sebaik-baiknya.
“Intinya kita semua yang terlibat harus mempunyai integritas, sehingga mendapatkan trust, kepercayaan masyarakat di kemudian hari,” kata Suarjana. “ Harapannya semua itu kiita bisa implementasikan di semua OPD dan dimanapun tahapan proses pengadaan barang dan jasa ini berlangsung,” tambahnya.
[pilihan-redaksi2]
Suarjana juga menandaskan di setiap tahunnya jajaran Pemprov Bali berupaya meningkatkan efesiensi serta mengurangi terjadinya penumpukan belanja di akhir-akhir masa belanja anggaran. “Hal tersebut sudah menjadi prioritas kami bersama, dimulai dari sisi perencanaan awal sudah diarahkan termasuk arahan langsung dari bapak gubernur agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun, mudah-mudahan tahun ini sudah tidak ada penumpukan. Tugas kita untuk saling mengingatkan, semua ada peraturan perundangan dengan SOP-nya,” tegasnya.
Suarjana juga menandaskan di setiap tahunnya jajaran Pemprov Bali berupaya meningkatkan efesiensi serta mengurangi terjadinya penumpukan belanja di akhir-akhir masa belanja anggaran. “Hal tersebut sudah menjadi prioritas kami bersama, dimulai dari sisi perencanaan awal sudah diarahkan termasuk arahan langsung dari bapak gubernur agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun, mudah-mudahan tahun ini sudah tidak ada penumpukan. Tugas kita untuk saling mengingatkan, semua ada peraturan perundangan dengan SOP-nya,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto juga menekankan pentingnya proses perencanaan yang dilakukan dengan baik untuk menghindari ebrbagai penyimpangan, khususnya yang mengarah pada tindak pidana korupsi. “Dalam pemilihan rekanan, dalam pengumunan pemenang, negosiasi bisa terjadi penyimpangan, suap misalnya,” katanya. (bbn/humasbali/rob)
Berita Denpasar Terbaru
•
Reporter: Humas Bali
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
