Ratusan siswa SMP di Buleleng yang belum mampu membaca akan diberikan pendampingan mulai pekan depan. Proses ini dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng bersama Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, pada Selasa (29/4) mengatakan, sebelum pendampingan dilakukan, pihaknya akan melaksanakan screening terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab siswa belum mampu membaca dan menulis. Hal ini dilakukan agar penanganan bisa tepat sasaran.

"Dari sana nanti akan ditentukan langkah-langkah pendekatan apa yang akan diambil oleh tim relawan dari FIP Undiksha," kata Suyasa.

Setelah screening, tim kemudian akan memberikan pendampingan belajar terhadap siswa secara individual. Pendampingan ini juga wajib diikuti oleh guru untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing siswa. Program pendampingan akan diberikan selama tiga bulan bagi siswa yang belum lancar membaca, sedangkan siswa yang masih buta huruf akan mendapat pendampingan selama enam bulan.

Khusus untuk siswa difabel, Suyasa menyebut mereka akan difasilitasi untuk mendapat pendampingan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dikelola Pemerintah Provinsi Bali. Ia menargetkan ratusan siswa itu lancar membaca dan menulis dalam waktu satu atau dua bulan, dengan upaya pendampingan yang dipantau serta dievaluasi secara rutin.

“Mereka (siswa difabel) akan dimasukkan kedalam asrama dan juga dibiayai seluruh keperluannya. Begitu juga dengan anak-anak yang lambat membaca perhitungannya satu atau dua bulan mereka bisa lebih lancar. Ini akan terus kita pantau, dan dilakukan untuk jangka panjang, sehingga tidak setiap tahun ada kasus seperti ini,” terangnya.

Sementara itu, untuk mengatasi persoalan siswa putus sekolah, Suyasa meminta seluruh kepala sekolah, guru, dan wali kelas lebih aktif mendeteksi siswa yang lulus SD namun berpotensi tidak melanjutkan ke SMP. Data tersebut harus dilaporkan ke pemerintah daerah agar segera dicarikan solusi.

"Kalau penyebabnya tidak mampu membeli seragam, Bupati sudah memiliki program untuk pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa TK, SD, dan SMP. Termasuk juga permasalahan lain seperti ketidakmampuan menjangkau sekolah karena jauh dan lainnya," jelas Suyasa.

Ia berharap keterlibatan orang tua serta Kepala Desa dalam menangani persoalan pendidikan ini. Orang tua diminta mendukung penuh anak-anaknya untuk bersekolah, sementara Kepala Desa bisa membantu kebutuhan dasar sekolah lewat anggaran desa (APBDes).

"Orang tua jangan mendorong anaknya bekerja setelah tamat SD. Diajak kemana-kemana sehingga tidak jadi sekolah. Kepala Desa juga harus memperhatikan warganya agar jangan sampai anak usia sekolah itu putus sekolah," ucapnya.

Dekan FIP Undiksha, I Wayan Widiana, menambahkan pihaknya telah membentuk dua tim khusus untuk menangani 375 siswa SMP dalam program belajar membaca dan menulis ini. Tim tersebut terdiri dari tim pendamping ahli yang melibatkan dosen dan pakar pendidikan, serta tim lapangan yang terdiri dari mahasiswa FIP yang dinilai cakap dan kredibel.