Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Kota Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi  Transaksi Non Tunai yang rencananya akan  di gelar pada tanggal 7 Nopember 2019 mendatang di Hotel Prama Sanur Beach Bali.

[pilihan-redaksi]
Acara yang mengambil tema “Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui gerakan transaksi non tunai”  akan di ikuti kurang lebih 1.500 orang dari Pemda, BPD dan BI seluruh Indonesia serta para pelaku usaha di Bali. Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya saat mendampingi Deputi BI Perwakilan Bali Agus Sistyo beraudensi ke Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara Selasa (15/9) di Kantor Walikota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Eddy Mulya mengatakan, selaku penyelenggara Pemkot Denpasar telah mempersiapkan semaksimal mungkin. Menurut Eddy Mulya dalam acara tersebut akan ada pembacaan Denpasar Commitment terkait dengan gerakan non tunai dan dilanjutkan pembukaan acara Rakor secara bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri, Gubenur BI, Gubernur Bali, Walikota Denpasar, Ketua DPRD, BPD Bali dan Pimpinan OJK.

Para pelaku usaha UMKM disamping sebagai peserta Rakor juga akan mempromosikan produk-produk cindramata mereka berciri khas Bali dengan mengaplikasikan transaksi secara non tunai. 

“Di sela-sela acara nantinya juga akan ditampilkan video-video inovasi Kota Denpasar yang terkait langsung dengan transaksi non tunai terutama yang berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang dikolaborasi dengan video-vidio dari Bank Indonesia, BPD  Bali dan Provinsi Bali,” ungkapnya.

Untuk mensukseskan acara ini Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara akan berkoordinasi langsung ke pusat terkait berbagai kendala yang di hadapi. Lebih lanjut Rai Iswara mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan pihaknya mengaku akan siap memberikan contoh terkait transaksi non tunai yang telah di terapkan di Kota Denpasar. Bahkan dalam kesempatan itu Pemkot berharap transaksi non tunai ini juga bisa diterapkan di lembaga lainnya seperti LPD dan lain lain.

Deputi BI Perwakilan Bali Agus Sistyo mengharapkan dalam Rakor tersebut bisa ditampilkan contoh elektronikfikasi Kota Denpasar. Mengingat tema Rakor tersebut adalah Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui gerakan transaksi non tunai. 

“Contoh bisa digunakan dalam bentuk video maupun aplikasi pendukungnya,"harapnya.

Selain itu pihaknya juga berharap agar acara ini tidak sekedar seremonial belaka, melainkan ada sesuatu materi yang bisa dibawa oleh para peserta agar diterapkan di daerahnya. Oleh karena itu Bank Indonesia akan memberikan support untuk menyediakan narasumber.

Menurutnya BI pasti memberikan support, karena acara tersebut BI juga memiliki kepentingan, yakni kebijaksanaan dalam rangka mengurangi biaya ongkos pencetakan uang. 

“Kami berharap dengan acara ini ada peningkatan transaksi non tunai, mengingat BI telah meluncurkan  standar Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based," ujarnya.