Badan Pusat Statistik (BPS) kedepan akan menerapkan Big Data pada metropolitan area statistik untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah tanpa dibatasi sisi administratif.

[pilihan-redaksi]
"Misalnya kota Denpasar pertumbuhan ekonominya dipengaruhi oleh sebelah-sebelahnya, tapi dia tidak utuh kabupaten lain dan perlu dilihat perkembangan ekonominya dimana, ini bisa dilacak oleh HP," ungkap Kepala BPS, Suhariyanto usai membuka pertemuan Komite Statistik Pertanian Asia-Pasifik (APCAS) ke-23 di Kuta, Badung, Senin (10/02/2020)

Lebih lanjut penggunaan Big Data untuk metropolitan area statistik ini sudah diterapkan di Bandung. Tidak Hanya itu, menurutnya BPS juga telah menggunakan Big Data untuk Kerangka sampel harian menghitung produksi padi.

Teknisnya, kata dia, metodenya adalah menggunakan satelit bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementrian ATR/BPN, BPPT dan Kementan yang nantinya dari BIG akan dibuatkan peta yang overlay. Nantinya untuk mengambil luasan area bisa digunakan HP. 

Selain itu, Big Data digunakan di pariwisata yakni dengan menggunakan positioning data untuk menghitung pergerakan wisatawan di daerah-daerah perbatasan yang belum ada kantor imigrasi. Ia menambahkan Big Data juga sudah diterapkan untuk mengeksplorasi toko online untuk mengecek pergerakan angka inflasi. 

"Jadi penggunaan Big Data ini kedepan harus dimanfaatkan kalau ngga kita makin ketinggalan dan lebih efisien," ungkapnya 

Data Pertanian Akurat Kebijakan Tepat

Terkait dengan pertemuan APCAS ke-28, Suhariyanto menegaskan pentingnya data pertanian dalam lingkup Asia-Pasifik. Menurutnya dengan data yang akurat akan menghasilkan kebijakannya lebih tepat.

"Data statistik pertanian penting sebagai data pokok, kalau sektor pertanian goyang tidak ada data pangan akan menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan. Ketidakpastian harga pangan. Pangannya tersedia tapi ada ketidakpastian harga akan timbul gejolak," sebutnya. 

Ia menambahkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengapresiasi pelaksanaan data statistik pertanian di Indonesia. Menurut mereka kolaborasi di Indonesia baik itu antara BPS dan Kementrian antarlembaga jauh lebih bagus dibandingkan negara lain yang lebih maju.

Untuk metodologi data pertanian, BPS mengacu pada FAO untuk standar masing-masing negara. Meski demikian, terdapat modifikasi dalam penerapannya seperti negara kepulauan.