Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra tekankan seluruh birokrasi Pemprov Bali harus bergerak cepat, harus menggunakan media digital untuk sarana pekerjaan. 

[pilihan-redaksi]
“Pemprov Bali memang telah memulai sebelum pandemi Covid-19 ini untuk sistem digital, namun momentum ini harus bisa kita manfaatkan untuk bergerak lebih cepat menuju birokrasi yang digital,” demikian ditekankannya saat memimpin apel disiplin secara virtual kepada ASN Pemprov Bali, Senin (6/7). 

Dengan penggunaan sistem digital kali ini, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diubah menurut birokrat asal Buleleng tersebut. 

“Sarana prasarana digitalisasi harus ditingkatkan, baik di kantor maupun untuk para pegawai. Intensifkan bekerja dari rumah dengan menggunakan media digital,” tekannya kepada seluruh pejabat Pemprov Bali dari eselon II hingga eselon IV. 

Ia juga menekankan dengan penggunaan birokrasi digital, maka ada beberapa anggaran yang harus dikurang seperti pengadaan ATK ataupun biaya konsumsi rapat. “Itu dialihkan untuk pemenuhan sarana prasarana digital,” imbuhnya.

Dengan ini, ia melanjutkan, maka anggaran untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) akan ditingkatkan untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut. Ia menekankan jika Diskominfos harus menjadi leader dalam pemenuhan sarana digitalisasi ini. 

“Anggaran di Diskominfos kita tingkatkan, pejabat di sana harus secepatnya memenuhi sarana itu, OPD anda harus menjadi leader untuk OPD yang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut,ia mengapresiasi langkah Pemprov karena sudah memulai sistem digitalisasi sebelum pandemi Covid-19 ini. 

“Kita sudah memulai dengan surat menyurat secara elektronik dengan tanda tangan elektronik juga,” jelasnya. 

Untuk itu ia meminta agar ke depan sistem digital dikembangkan lagi untuk semua lini birokrasi. “Sitem pelaporan secara digital juga sudah dilakukan oleh  Bapenda, Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ter-install di tab saya. Saya harap opd lain bisa mengikuti,” tegasnya. 

Ke depan, Sekda Dewa Indra harap sudah tidak ada lagi laporan berjilid-jilid yang disetor ke Sekda atau Gubernur, semua harus memakai aplikasi agar cepat dan efisien. “Mau cetak laporan cukup satu saja, untuk SPJ selebihnya gunakan aplikasi,” tegasnya.

Apalagi, ia menambahkan minggu ini Bappeda dan BPKAD akan susun RAPBD tahun 2021, sesuai dengan Permendagri no 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekda Dewa Indra juga berharap agar anggaran ke depan sudah sesuai dengan semangat digitalisasi. 

“Saya minta semua kepala OPD menyesuaikan diri, semua harus siap berubah. Karena untuk bertahan diperlukan adaptasi menuju perubahan,” jelasnya.

Dari keseluruhan rencana pengintensifan digitalisasi ini, Sekda Dewa Indra mengatakan bertujuan agar mencegah penyebaran virus Covid-19 di klaster birokrasi. Apalagi saat ini sudah ada pegawai di beberpa OPD yang sudah terjangkit. 

“Meskipun terjangkit di luar kantor, namun bisa menginfeksi rekan-rekannya di kantor. Untuk itu saya sudah wanti-wanti dari sebelum tanggal 5 Juni ketika perkantoran buka, terapkan protokol kesehatan di kantor, atur sistem kerja pegawai serta jaga kontak fisik,” jelasnya seraya berharap ke depan tidak ada penambahan kasus baru lagi.