Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan mengusulkan tiga inovasi keterbukaan informasi publik yang dimilikinya, untuk dipresentasikan di pertemuan komunitas internasional anggota Open Government Partnership (OGP) pada bulan Desember 2020 mendatang. 

Tiga Inovasi Keterbukaan Informasi Publik yakni NTB Care, NTB Satu Data dan NTB SIP Posyandu ini mendapatkan pujian dari Sekretariat 'Open Government Partnership (OGP) di Washington DC.

Saat pertemuan perdana anggota OGP yang digelar secara virtual, Rabu (18/11), Rudi Borrmann selaku Deputy Director OGP Local menyampaikan, tiga inovasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan berkolaborasi dengan LSM, masyarakat dan provinsi tersebut sangat menarik dan satu-satunya di dunia.

Tiga inovasi keterbukaan informasi publik yang dimiliki Pemprov NTB ini adalah Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga, dan tangan Pemprov NTB untuk menangkap, memahami, dan merespon pengaduan masyarakat.  

NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber. Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang menghimpun seluruh data posyandu yang ada di seluruh posyandu di NTB.

"Kolaborasi yang dilakukan Provinsi NTB bersama NGO, masyarakat, dan provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menjalankan Open Government sangat menarik. Kolaborasi ini satu-satunya di dunia," ujar Rudi Borrmann.

Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan, kolaborasi program pengembangan Open Government yang dilakukan di NTB, mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah. Yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 

Bekerjasama dengan 45 perangkat daerah lingkup Pemprov, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Komisi Informasi Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dan menjamin kualitas informasi di media.

"Mitra kami dari unsur non pemerintah adalah berbagai CSO, dan juga OGP Indonesia," jelas Kadis Kominfotik I Gede Putu Aryadi.

Dalam pertemuan perdana ini, setiap anggota OGP lokal membahas program-program strategis mereka terkait Open Government. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang akan dipresentasikan pada bukan Desember mendatang. Selama itu OGP membentuk WhatsApp group yang berisi anggota OGP di seluruh dunia untuk dapat berdiskusi bersama.

Pada Januari hingga Februari 2021 mendatang akan digelar pelatihan yang akan dibiayai sepenuhnya oleh OGP.

"Kita akan segera menyusun action plan dan berkolaborasi dengan NGO serta masyarakat," harap Gede Putu Aryadi. 

Kata Gede, pengembangan dan perluasan akan dituangkan dalam action plan, yang implementasinya mendapat support dari OGP. Sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif.

OGP sendiri memiliki 55 anggota lokal baru yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara yang bergabung dengan OGP lokal. Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi diantaranya. 

Ekspansi ini yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang kritis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi Covid-19 bersamaan dengan menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakmampuan iklim. Adapun 56 anggota baru terpilih dari 112 aplikasi.