Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Bali Ketut Suarjaya mengikuti rapat koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes).

Rakor tersebut diikuti bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo secara virtual di Ruang Video Conference (Vicon) Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Selasa (5/1).

Mendagri Tito Carnavian selaku pimpinan rapat kembali menegaskan pentingnya penegakan protokol kesehatan kepada seluruh pimpinan daerah, baik gubernur serta bupati/walikota dalam mencegah penyebaran Covid yang sempat meningkat. Di samping program vaksinasi Covid–19 yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini. 

Vaksinasi yang belum dapat dilaksanakan secara serempak terhadap seluruh masyarakat dan baru bertahap untuk yang diprioritaskan seperti tenaga kesehatan, masih membuka peluang terjadinya  penyebaran pandemi bagi mereka belum tervaksinasi. Sehingga penegakan prokes mutlak masih diperlukan sepanjang pandemi masih terjadi dan program vaksinasi belum usai.

Sosialisasi terkait vaksinasi pun diharapkan segera dilaksanakan oleh daerah supaya masyarakat memahami tujuan vaksinasi dan siapa saja yang berhak menerima serta mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan unsur TNI-POLRI.

“Untuk membangun kepercayaan masyarakat, unsur–unsur pimpinan daerah pun diharapkan ikut melaksanakan program suntik vaksin serempak secara nasional antara tanggal 14 -15 Januari depan. Mengikuti langkah suntik vaksin oleh Presiden RI bersama para pejabat negara pusat sebagai simbolis dimulainya program vaksinasi, yang rencananya dilaksanakan sehari sebelumnya tanggal 13 Januari,” kata Tito Karnavian.

Hal senada disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengutip arahan dari Presiden RI Joko Widodo bahwa Prokes harus tetap dilaksanakan secara disiplin. 

“Jangan sampai ada terbangun narasi di masyarakat bahwa Covid akan usai karena sudah ada vaksin. Jumlahnya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Sehingga tidak mungkin terpakai dalam waktu bersamaan, harus bertahap, itu berpengaruh kepada masyarakat yang belum memakai vaksin apabila lalai akan Prokes,” ujarnya.

Ia menyatakan pemerintah pusat sedang berusaha terus menambah jumlah suplay dan stok, agar kebutuhan vaksin untuk seluruh penduduk Indonesia tercukupi.

Sementara itu, Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan secara teknis program vaksinasi yang rencananya akan berlangsung selama  15 bulan. Yang di mulai Januari 2021 hingga Maret 2022 yang menyasar sekitar 181 juta jiwa penduduk dengan penambahan cadangan sekitar 15%.

“Dari 269 juta penduduk Indonesia, yang di atas 18 tahun kita identifikasi ada 188 juta rakyat. Dari 188 juta rakyat Indonesia ini yang kita keluarkan karena kondisinya hamil atau pernah terkena Covid-19 menjadi 181 juta rakyat Indonesia. Jumlah inilah yang menjadi target vaksinasi,” jelasnya.

Ia menambahkan masing – masing orang akan membutuhkan setidaknya dua kali proses vaksin untuk mencapai herd immunity.

“Seratus delapan puluh satu juta penduduk dikalikan dua vaksin, jumlahnya sekitar 362 juta.  Terus kita tambah 15 persen. Itulah keluar angka 420  juta. Angka jumlah vaksin inilah yang harus kita siapkan untuk Indonesia,” terangnya. 

Untuk tahap awal vaksinasi yang berlangsung Januari hingga April 2021, penerima vaksin corona diprioritaskan untuk sekitar 1,6 juta tenaga kesehatan yang ada di 34 provinsi se-Indonesia.

“Untuk melaksanakan program vaksinasi kami sudah siapkan sekitar 30 ribu orang tenaga terlatih, dengan masing – masing kemampuan menyutik sekitar 30 – 40 orang per hari,” pungkasnya.