Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Dr. A.AGN Ari Dwipayana menegaskan perguruan tinggi khususnya Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN) harus mampu keluar dari birokratisasi kampus. 

Debirokratisasi kampus penting untuk merespon disrupsi yang berkembang saat ini. Hal itu disampaikan Ari Dwipayana dalam kegiatan Rapat Kerja Penyempurnaan RIP, Renstra, dan Renop STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Kamis hingga Sabtu, 29,30 April – 1 Mei 2021 di The Royal Pita Maha, Ubud Gianyar. 

Lebih lanjut Ari Dwipayana menyampaikan perubahan yang sangat cepat terkait teknologi, seperti, Cyber Physical, Internet of Things, dan Bio-technology, diperlukan strategi dalam merespon perkembangan ini. Perguruan tinggi  tidak bisa menghindar dari perubahan dan harus menyesuaikannya dengan berbagai strategi. 

Civitas akademika khususnya pimpinan STAH Mpu Kuturan harus mampu menghadapi perubahan itu dengan tiga hal: melakukan transformasi organisasi, mendorong active learning dan membangun  ekosistem baru, tegas tokoh Puri Kauhan Ubud ini.  

Active learning menjadi keharusan karena kedepan akan banyak skill yang ditinggalkan dan muncul skill baru yang akan dicari. Bahkan akan berkembang hybrid jobs yang memerlukan hybrid skills. 

Dosen Fisipol UGM dan Sekjen Kagama ini melanjutkan, kampus perlu melakukan strategi tranformasi organisasi dengan menghilangkan birokratisasi dan kompartemenisasi kampus. Kampus jangan disibukkan dengan urusan administratif dan SPJ.  Debirokratisasi kampus harus dilakukan secara besar-besaran. 

Selain itu Ari Dwipayana, perguruan tinggi agama Hindu Negeri harus mengadopsi semangat merdeka belajar dan kampus merdeka. Saat ini konsep ini diterapkan dilingkungan perguruan tinggi umum dibawah Kemendikbud. 

Ari berharap perguruan tinggi dibawah Kemenag juga bisa menerapkan konsep ini. 

Ari Dwipayanan melanjutkan pentingnya kampus sebagai menara air, dimana kampus tidak bisa mengisolasi diri dari masalah dalam masyarakat. Kampus bukan lagi menara gading. 
Saat ini kita mengalami krisis peradaban seperti kekerasan sosial, intoleransi, politik identitas, kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, kebodohan, illiteracy dan krisis lingkungan. 

Dalam penutupnya tokoh muda Hindu Nusantara ini menanyakan apa peran dan kontribusi STAHN Mpu Kuturan terhadap masalah-masalah dalam masyarakat. 

Rapat kerja Civitas akademika STAH Mpu Kuturan Singaraja yang hadiri kurang lebih 60 orang peserta, dilanjutkan dengan pembicara dari Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama dan dibuka oleh PR III mewakili Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja