Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer Rusia secara parsial pada Rabu pekan lalu. Ini akan menempatkan rakyat dan ekonomi negara itu pada 'masa perang' di tengah masih berlanjutnya serangan Moskow ke Ukraina berlanjut.

Dengan langkah ini, Menteri Pertahanan Sergey Shoigu mengumumkan akan memanggil 300.000 tentara cadangan untuk bertugas dalam konflik dengan Ukraina. Shoigu juga bahkan menegaskan bahwa Rusia memiliki kemampuan mobilisasi yang sangat besar dan dapat memanggil hampir 25 juta orang.

"Jadi bisa dikatakan bahwa mobilisasi parsial ini hanya 1 persen, atau sedikit lebih dari jumlah total orang yang dapat dimobilisasi," ujarnya.

Meski begitu, ada juga warga yang diloloskan dari perintah mobilisasi militer ini. Kementerian pertahanan Rusia pada hari Jumat, (23/9/2022) mengumumkan beberapa karyawan yang bekerja di industri penting akan dikeluarkan dari perintah itu.

Pengecualian itu sendiri berlaku bagi beberapa pekerja TI atau telekomunikasi, profesional keuangan, serta beberapa karyawan di media massa yang 'penting secara sistemik'.

Rusia mengklasifikasikan perusahaan industri penting jika mereka memenuhi ambang batas tertentu dalam hal jumlah karyawan, pendapatan, atau pembayaran pajak tahunan. 

Klasifikasi ini sendiri memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat khusus dari Kremlin seperti pinjaman yang didukung pemerintah, dana talangan, dan investasi negara.

Di antara media, yang diklasifikasikan lolos dari perintah militer adalah sejumlah saluran TV yang dikelola negara, stasiun radio, kantor berita, dan surat kabar, serta beberapa media swasta. Kementerian pertahanan meminta para atasan di media agar melaporkan nama karyawannya yang memenuhi kriteria dan dapat dikeluarkan dari wajib militer.

Bank sentral Rusia menyambut baik langkah untuk mengecualikan beberapa profesional keuangan agar tidak dipanggil. Lembaga itu juga mengatakan beberapa stafnya telah memenuhi kriteria yang relevan untuk dikecualikan dari wajib militer.

"Karyawan yang bergerak di bidang kritis akan tetap berada di posisinya sehingga sistem keuangan dapat terus berjalan dengan lancar, masyarakat dapat menerima gaji, pensiun dan tunjangan sosial tepat waktu, pembayaran kartu dan transfer kerja serta pinjaman baru dapat dikeluarkan," kata lembaga itu dikutip Al Jazeera, Selasa (27/9/2022).(sumber: cnbcindonesia.com)