Sosok pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa masih menjadi teka-teki. Pada Rabu (23/11), DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo yang berisi nama calon Panglima TNI baru.

Namun, DPR belum mengumumkannya secara resmi karena masih menunggu kepulangan Ketua DPR Puan Maharani dari kunjungan kerja ke Kamboja. Penyerahan secara resmi baru akan diumumkan pada Senin (28/11) oleh Puan dengan Mensesneg Pratikno.

Setidaknya, ada tiga nama yang disebut-sebut mempunyai peluang mengganti Andika di pucuk pimpinan TNI. Semuanya merupakan kepala staf angkatan.

Ketiganya yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Di antara ketiga nama itu, nama Yudo belakangan menguat menurut sejumlah pengamat. Pengamat Intelijen, Pertahanan dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro (Simon) meyakini Presiden Jokowi akan melanjutkan tradisi rotasi lintas matra pada pergantian panglima TNI kali ini.

Sejak reformasi, ia menyebut panglima selalu dijabat secara bergantian mulai dari Widodo Adi Sutjipto (TNI AL) 1999-2002; Endriartono Sutarto (TNI AD) 2002-2006; Djoko Suyanto (TNI AU) 2006-2007; Djoko Santoso (TNI AD) 2007-2010 dan Agus Suhartono (TNI AL) 2010-2013.

Lalu Moeldoko (TNI AD) 2013-2015, Gatot Nurmantyo (TNI AD) 2015-2017, Hadi Tjahjanto (TNI AU) 2017-2021 dan Andika Perkasa (TNI AD) 2021-2022.

"Tradisi bergiliran antar matra ini saya kira sebagai bentuk hikmat kebijaksanaan yang dipegang teguh oleh para pemimpin kita dan dituangkan dalam undang-undang. Jika melihat rutenya, peluang ada di TNI AL," kata Simon dalam keterangannya, Selasa (22/11).

Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus juga sempat memberikan sinyal Yudo akan mengganti Andika.

Pernyataan Lodewijk itu terutama merespons pertemuan Mensesneg Pratikno dengan Yudo di Gedung Utama Sekretariat Negara, Senin (21/11). Lodewijk tak menampik pertemuan keduanya menjadi sinyal penunjukan Yudo.

"Ya bisa itu dikatakan suatu sinyal," kata Lodewijk.

Namun, mantan Danjen Kopassus ini menyebut penunjukan Panglima TNI baru merupakan hak prerogatif presiden. Menurut Lodewijk, tak ada aturan baku soal pergantian antar matra TNI yang bisa menjadi panglima.

"Kalau sekarang AD, kalau sekarang AD lagi, dapat AL, dapat AU. Karena itu hak prerogatif presiden beliau pilih yang mana kita tunggu aja," katanya.(sumber: cnnindonesia.com)