Lebih dari 200 delegasi dari seluruh dunia bersama dengan perwakilan organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah bertemu hari ini di Bali, Indonesia, untuk Pertemuan Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO of the United Nations) Keempat Para Pihak untuk Kesepakatan terhadap Tindakan Negara Pelabuhan (Port State Measures Agreement/PSMA) dalam mencegah, mencegah dan memberantas penangkapan ikan yang llegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing) Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan pertemuan FAO global keempat ini.

PSMA adalah perjanjian internasional mengikat pertama yang secara khusus menargetkan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) Fishing. Perjanjian ini menghentikan kapal yang melakukan IUU Fishing untuk mengakses pelabuhan, sehingga menghalangi ikan yang berasal dari penangkapan ikan tersebut memasuki pasar.

Hingga saat ini, PSMA diikuti 75 Pihak, termasuk Uni Eropa dengan seluruh anggotanya. Pertemuan Para Pihak (Meeting of the Parties) merupakan forum dua tahunan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

Sesi pembukaan Pertemuan Keempat Para Pihak disampaikan oleh QU Dongyu, Direktur Jenderal FAO, Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, dan Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste.

Dalam pesan video, QU Dongyu menyebut penangkapan ikan illegal sebagai ancaman terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya dan ekosistem laut, dan mata pencaharian 600 juta orang yang bergantung padanya. 

“Perikanan tangkap berkelanjutan dan akuakultur berkelanjutan memiliki potensi besar untuk memberi makan dan menyehatkan populasi dunia yang terus bertambah dan meningkatnya permintaan akan makanan akuatik yang sehat,” lanjut Dr Dongyu.

Ia menambahkan bahwa PSMA dapat mendukung transformasi perikanan berkelanjutan di seluruh dunia. Sambil mengakui bahwa PSMA membuat perbedaan, Dr Dongyu menambahkan bahwa semua pihak perlu terus meningkatkan upaya kolektif untuk menciptakan perikanan yang benar-benar berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri KKP menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk menghapuskan praktik perikanan illegal, unreported, and unregulated fishing. Sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau dan 140 juta penduduk bergantung pada sumber daya laut untuk memenuhi kebutuhan proteinnya, dan bekerja di wilayah pesisir di Indonesia. 

“Untuk itu Indonesia berkomitmen untuk menciptakan laut yang sehat dan berkelanjutan, serta meniadakan praktik penangkapan ikan penangkapan ikan yang llegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing) serta mengintensifkan penegakan hukum,” kata Sakti.

Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal menyoroti Indonesia sebagai salah satu penandatangan awal Port State Measures Agreement (PSMA) sejak November 2009.

“Selama bertahun-tahun, FAO telah bekerja dalam kemitraan yang erat dengan Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain di Kawasan Asia Pasifik dalam mengembangkan dan mengelola sektor perikanan dan akuakultur, sekaligus menanggapi keadaan darurat yang berdampak pada sektor-sektor tersebut”, kata Aryal.

Selama minggu ini, Pertemuan Para Pihak Keempat diharapkan dapat membahas isu-isu utama termasuk strategi untuk meningkatkan efektivitas PSMA, istem Pertukaran Informasi Global – suatu alat teknologi informasi yang dikembangkan oleh FAO atas permintaan Para Pihak untuk berbagi informasi mengenai kebijakan Negara Pelabuhan dan kebutuhan pengembangan kapasitas negara-negara berkembang dalam memerangi IUU Fishing.

Pemerintah Norwegia mendukung pertemuan keempat ini melalui kontribusi pendanaan.