Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengatakan retribusi yang dipungut dari wisatawan asing ke Bali nantinya juga dilakukan negara lain yang  memakai metode berbeda yakni seperti pajak.

Untuk besaran pungutan Rp150 ribu, menurutnya tidak mahal dan ideal. "Ada, modelnya lain-lain. Ada yg bentuknya tax, kayak Bangkok kan sekarang 300 baht hampir Rp 180 ribuan. Singapura juga sudah. Yang kita hampir mirip kayak Thailand. Di Eropa beberapa juga ada," kata Pemayun kepada wartawan.

Pemayun mengatakan, sebenarnya pungutan biaya Rp150 ribu untuk turis masuk ke Bali itu masih digodok. Meski begitu, rencana tersebut merupakan Undang-undang Nomor 15, tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

"Pasal 8, Ayat 3 dan 4 itu kan Pemerintah Provinsi Bali wajib mendapat pemasukan dari pendapatan lainnya berupa pungutan wisatawan asing," ujarnya.

"Kalau kita lihat dari yang lain kan ada per hari 3 dolar US. Kita lebih memudahkan cari range-nya, ambil Rp 150 ribu yang kita anggap visible. Kalau kita lihat, bandingkan dengan yang lain sebenarnya kita jauh lebih adaptif, lebih bisa diterima, dengan kurs jadinya 10 USD," jelas Pemayun.

Sementara, saat ditanya apakah nantinya apakah akan diintegrasikan soal pungutan menjadi satu pintu, Pemayun menyatakan hal itu berbeda dengan Visa On Arrival, di mana dananya mengalir ke pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Bali juga siap transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab terkait nantinya apabila jadi memungut biaya Rp150 ribu dari turis asing yang masuk ke Pulau Dewata.

"Maka pembayaran lewat e-payment, ada barcode dan sebagainya. Wisatawan juga bisa melihat penggunaannya seperti apa. Karena kita akan diaudit oleh eksternal audit juga. Jadi, betul-betul transparan di era sekarang," katanya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, I Wayan Puspa Negara, menyatakan, pihaknya setuju dengan pungutan Rp 150 ribu itu asal nantinya setelah disahkan, bisa disosialisasikan dengan baik ke turis asing. Dia menyebut negara lain seperti Thailand dan Bhutan melakukan kebijakan serupa tapi dengan cara berbeda.

Selain itu, dia juga menyakini dengan adanya pungutan Rp 150 ribu tidak akan berdampak kepada kunjungan turis asing ke Bali. Selain itu untuk pungutan Rp150 ribu untuk turis asing sudah ideal tidak mahal maupun murah.

"Menurut saya tidak terlalu berdampak karena hampir semua negara menerapkan hal yang sama. Bahkan, untuk masuk ke satu negara biayanya lebih besar ketimbang di negara kita. Hanya akan menjadi aneh saja bagi wisatawan, ini buat apa lagi. Jadi pintunya terlalu banyak," ujarnya. (sumber: cnnindonesia.com)