Arab Saudi disebut tengah menjajaki kemungkinan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai imbalan atas normalisasi Riyadh dengan Israel.

Tiga sumber dari Gedung Putih yang mengetahui masalah ini mengatakan Saudi bakal tetap menyepakati perjanjian kerja sama ini, termasuk normalisasi dengan Israel, meski Tel Aviv tidak menjanjikan konsesi yang besar soal Palestina.

Sementara itu, selama ini Saudi menegaskan isu Palestina menjadi salah satu "syarat" penting terkait prospek normalisasi hubungan dengan Israel.

Tiga sumber ini mengungkapkan dalam perjanjian itu Palestina mungkin saja mendapat pelonggaran pembatasan dari Israel, tetapi langkah itu jauh dari ekspektasi Ramallah selama ini yang masih berjuang untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka.

Sebagaimana kesepakatan negara Arab-Israel lain dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan inti Palestina untuk menjadi negara pun disebut akan dikesampingkan dalam perjanjian Arab Saudi-AS ini.

"Normalisasi akan terjadi antara Israel dan Arab Saudi. Jika Palestina menentangnya, kerajaan [Saudi] akan terus melanjutkan rencananya," kata salah satu sumber regional, seperti dikutip Reuters, Jumat (29/9).

Sumber itu lalu berujar, "Arab Saudi mendukung rencana perdamaian untuk Palestina, tapi kali ini mereka menginginkan sesuatu untuk kepentingan Saudi sendiri, bukan hanya untuk Palestina."

Para sumber itu mengatakan parameter pakta pertahanan masih dikaji, dan menambahkan bahwa apa yang sedang dibahas bukanlah aliansi perjanjian atau semacamnya.

"Ini akan menjadi pemahaman pertahanan bersama, bukan perjanjian penuh," kata salah satu sumber.

Perjanjian ini merupakan imbalan normalisasi Saudi dengan Israel dan disebut-sebut akan membuat perbedaan di Timur Tengah. Saudi selama ini mensyaratkan kemerdekaan Palestina jika negara Zionis itu ingin membuka hubungan diplomatik dengan mereka.

Namun, sejumlah politikus Israel dilaporkan keberatan dengan konsensus tersebut.

Israel selama ini menduduki wilayah Palestina dari Jalur Gaza hingga Tepi Barat. Mereka juga kerap melakukan kekerasan terhadap warga Palestina, bahkan tak segan menembakinya.

Palestina dan Israel juga berselisih karena berebut Yerusalem Timur. Negara pimpinan Mahmoud Abbas menginginkan wilayah itu sebagai ibu kota Palestina.

Perjanjian ini disebut-sebut tak memenuhi jaminan pertahanan ala NATO yang awalnya diinginkan Saudi saat kunjungan Presiden AS Joe Biden ke negara Timur Tengah itu pada Juli 2022.

Seorang sumber di Washington mengatakan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) sempat meminta perjanjian ala NATO, tetapi AS enggan memenuhi komitmen Pasal 5 NATO.

Pasal tersebut berisi bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu. Sumber itu mengatakan Arab Saudi bisa ditunjuk sebagai Sekutu Utama Non-NATO, status yang sudah diberikan ke Israel.

Menurut sumber hubungan Saudi-AS nantinya akan lebih seperti hubungan AS-Israel yang menerima senjata paling canggih, menggelar latihan angkatan udara dan pertahanan rudal bersama.

Sementara itu, sumber di Teluk mengatakan Saudi siap menerima pakta yang tak sesuai dengan jaminan Pasal 5 NATO, asal AS harus berkomitmen melindungi negara itu jika diserang.

Sumber tersebut juga mengatakan kesepakatan tersebut mungkin serupa dengan kesepakatan Bahrain, dengan komitmen ekstra.

Sumber lain menganggap perjanjian tersebut terlihat seperti perjanjian AS dengan negara-negara Asia.

Para pembantu Biden, lanjut para sumber, bisa mempertimbangkan pakta yang mirip seperti Jepang dan sekutu Asia lain. Di kesepakatan tersebut, AS menjanjikan dukungan militer tetapi tak secara eksplisit menyatakan pasukan AS akan dikerahkan.(sumber: cnnindonesia.com)