Politik gentong babi atau pork barrel mendadak ramai diperbincangkan setelah disebut-sebut dalam film dokumenter Dirty Vote.

Film berdurasi sekitar dua jam tersebut menyoroti pernyataan ahli hukum tata negara Bivitri Susanti yang mengatakan konsep gentong babi digunakan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam program bantuan sosial (bansos).

"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel politics," kata Bivitri dalam film tersebut.

Bivitri memaparkan politik gentong babi merupakan istilah yang mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Kala itu, budak-budak AS saling berebut demi mendapatkan daging babi yang diawetkan dalam gentong.

Karena kejadian itu, muncul istilah "ada orang-orang yang akan berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya."

"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali," ujar Bivitri.

Terlepas dari itu, bagaimana sejarah politik gentong babi dan kaitannya dengan perbudakan di AS?

Istilah pork barrel atau gentong babi pertama kali muncul untuk menggambarkan pengeluaran anggaran pemerintah Amerika Serikat yang mencurigakan pada awal paruh kedua abad ke-19.

Dilansir dari Investopedia, istilah ini merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk proyek-proyek dengan nilai yang dipertanyakan. Dana itu diduga digunakan anggota-anggota Kongres demi kepentingan distrik asal mereka dan keuntungan politik mereka sendiri.

Awal mula istilah gentong babi

Secara harfiah, kata gentong babi berasal dari awal 1700-an. Istilah ini mengacu pada daging babi yang diasinkan dan diawetkan dalam gentong kayu yang masing-masing menampung lebih dari 30 galon sebelum didinginkan.

Tom Wakeford dan Jasber Singh dalam bukunya yang berjudul "Towards Empowered Participation: Stories and Reflections" menuliskan bahwa pemilik budak di AS biasa memberikan daging-daging babi asin dalam gentong kepada para budaknya.

Para budak ini dibayar dengan babi dalam gentong. Demi mendapatkan bayaran itu, mereka saling berebutan mengambilnya, demikian dikutip The Sydney Morning Herald.

Pada 1863, penulis dan sejarawan Edward Everett Hale menerbitkan cerita "The Children of the Public" yang menggambarkan pengeluaran yang dihabiskan pemerintah untuk rakyat.

Sekitar 10 tahun setelahnya, frasa politik gentong babi pun muncul yang berarti kucuran dana publik oleh seorang politikus demi kepentingan sekelompok kecil golongan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk suara atau sumbangan kampanye.

Di era modern, gentong babi kemudian diartikan sebagai pengeluaran boros untuk proyek-proyek pekerjaan umum lokal yang nilainya meragukan atau mencurigakan. Proyek-proyek itu hanya bernilai bagi mereka yang ingin mendapatkan suara pemilih.

Salah satu contoh konsep gentong babi yakni alokasi dana Kongres AS senilai 223 juta atau Rp343 miliar untuk jembatan yang menghubungkan dua kota kecil di pedesaan Alaska pada 2005.

Proyek ini disebut sebagai pengeluaran yang boros yang bertahun-tahun kemudian akhirnya dibatalkan demi meningkatkan sistem feri lokal.(sumber: cnnindonesia.com)