Ketua Forum Penyadaran Dharma (FPF) Denpasar, Jro Gde Sudibya, mengkritik tajam terhadap era kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cok Ace. 

Dalam pandangannya, proyek-proyek mercusuar yang dicanangkan oleh Koster tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Bali. 

Sebagai mantan anggota MPR RI yang telah mengamati perekonomian Bali selama 30 tahun, Sudibya mencatat bahwa beberapa proyek, seperti pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi dan proyek PKB Klungkung, tidak mampu mengangkat kesejahteraan krama Bali. 

“Walaupun Koster memiliki 33 orang tim ahli, masukan mereka hanya sebatas teori tanpa implementasi yang nyata,” ungkapnya dalam kesempatan wawancara dengan media.

Menurut Sudibya, kegagalan tim ahli dalam memberikan rekomendasi yang tepat berdampak besar terhadap kebijakan publik yang diambil. Proyek-proyek yang seharusnya menjadi ikon kemajuan Bali kini justru menjadi beban yang harus diselesaikan oleh pejabat penerus. 

Di sisi lain, Sudibya juga mencermati tantangan sosial yang semakin mendalam akibat pandemi COVID-19. Ia mencatat bahwa angka kemiskinan di Bali meningkat secara signifikan selama pandemi, dan sektor pertanian yang seharusnya menjadi tumpuan ekonomi masyarakat—mengalami penurunan. 

“Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2022 hanya mencapai 96, yang menunjukkan kerugian bagi petani,” paparnya.

Masalah stunting juga menjadi sorotan, dengan angka mencapai 26 persen di Bali. “Secara statistik, satu dari empat balita di Bali mengalami kekurangan gizi akut, yang menunjukkan adanya masalah serius dalam penanganan gizi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sudibya mengkritisi minimnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian dalam APBD Bali, yang hanya mencapai 1,8 persen pada tahun 2022. “Tanpa dukungan anggaran yang memadai, sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan tidak dapat berkembang secara optimal,” jelasnya.

Dengan kondisi ini, Sudibya mendesak pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Penanganan masalah gizi dan peningkatan anggaran untuk sektor pertanian menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan yang ada.

Melalui kritik ini, diharapkan ada perhatian yang lebih serius dari pemimpin daerah untuk merancang program-program yang tidak hanya berfokus pada proyek infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat Bali secara menyeluruh.