Universitas Udayana (Unud) resmi menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana. 

Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa.

Meskipun demikian, Rektor Unud, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak dimaksudkan untuk membawa unsur militerisme ke dalam lingkungan kampus.

"Kerja sama ini tidak bertujuan untuk membawa praktik militer ke dalam kampus, tapi memberikan penguatan pendidikan karakter dan bela negara bagi mahasiswa," ujarnya, Selasa (1/4/2025).

Menurutnya, kerja sama ini juga bertujuan meningkatkan kedisiplinan serta wawasan kebangsaan generasi muda. Program yang disusun bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif, tanpa mengintervensi kebebasan akademik.

Adapun bentuk kerja sama ini mencakup kuliah umum dari tokoh TNI, pelatihan bela negara non-militeristik, serta program pengabdian masyarakat di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna. Selain itu, kerja sama ini juga membuka kesempatan bagi prajurit TNI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1, S2, dan S3 di Unud.

Namun, di media sosial, muncul berbagai reaksi dari mahasiswa terkait kerja sama ini. Salah satu organisasi pers kampus, Pers Akademika, mengunggah pernyataan bertajuk "Unud Bukan Barak", yang menyoroti ketidakterlibatan mahasiswa dalam keputusan ini.

Dalam wawancara daring dengan Pers Akademika pada 30 Maret 2025, seorang mahasiswa bernama Muhamad mengungkapkan kekecewaannya.

"Ku menyayangkan banget tindakan sepihak yang dilakuin sama pihak univ (Unud) tanpa adanya konsolidasi atau diskusi terbuka dengan segenap sivitas (akademika Unud)," katanya.

Reaksi ini semakin menguat setelah beredar surat kerja sama antara Unud dan TNI bernomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025 di berbagai grup percakapan mahasiswa. Surat yang terdiri dari 13 halaman itu disebut-sebut tersebar tanpa adanya sosialisasi sebelumnya kepada mahasiswa.

Yang menarik, perjanjian kerja sama ini muncul di tengah protes mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia terhadap Undang-Undang TNI yang baru disahkan. Bagi sebagian mahasiswa, keputusan Unud untuk menjalin kerja sama dengan TNI justru bertolak belakang dengan aspirasi yang mereka suarakan.

Meski menuai pro dan kontra, pihak rektorat menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tetap berada di bawah kendali akademik, tanpa mencederai kebebasan berpikir mahasiswa. (sumber: SuaraBali.id)