Dewan 'Plesiran', APBD Terancam Molor
Beritabali.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Perubahan jadwal pembahasan RAPBD Jembrana 2009 oleh DPRD Jembrana yang seharusnya berlangsung 19-24 Desember membuat ketok palu pengesahan APBD Jembrana 2009 terancam molor. Perubahan jadwal yang tanpa didahului oleh rapat panitia musyawarah (panmus) ini juga membuat Bupati Jembrana, I Gede Winasa berang. Pasalnya, alasan perubahan jadwal ini lantaran sebagian besar anggota dewan 'plesiran' dengan kedok kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi ke luar daerah.
"Seenaknya saja merubah jadwal kegiatan, kalau seperti ini siapa sebenarnya yang mengulur-ngulur pembahasan APBD. Kita sudah kirimkan RAPBD itu ke dewan sejak Nopember, tapi kok sekarang mereka keluar daerah," ujar Winasa, Senin (22/12) di hadapan sejumlah pejabat Pemkab Jembrana termasuk Sekwan DPRD Jembrana, I Made Suwerna Arbawa.
Kejengkelan Winasa ini rupanya merupakan puncaknya lantaran sebelumnya saat raker legislatif dan eksekutif, Kamis (18/12) lalu, ternyata rapat batal lantaran hanya 2 anggota dewan yang hadir pada saat itu, sedangkan sisanya melakukan kunjungan keluar daerah. Begitu pula dengan jadwal rapat kerja yang diagendakan pada 19-24 Desember, mendadak dibatalkan yang lagi-lagi alasannya anggota dewan keluar daerah. "Saya tidak masalah mereka pergi tapi kan tugasnya diselesaikan dulu," tandas Winasa.
Sementara itu Made Suwerna Arbawa saat dikonfirmasi, Senin (22/12) membenarkan adanya 17 anggota dewan yang melakukan kunker dan konsultasi ke luar daerah selama selama 4 hari 3 malam. "Memang ada 17 anggota dewan yang melakukan kunker dan konsultasi ke luar daerah. Empat dewan kunker ke Lumajang dan Bondowoso sisanya yang terbagi dalam 3 rombongan melakukan konsultasi ke Depdiknas, Departemen Pertanian, Depag, Depnakertrans dan Kemeneg Perumahan Rakyat," terangnya.
Sedangkan Ketua DPRD Jembrana, I Made Kembang Hartawan ketika dikonfirmasi terpisah, Senin (22/12) mengatakan kepergian dewan keluar daerah selama 4 hari 3 malam ini demi kepentingan APBD 2009. "Misalnya melakukan konsultasi terkait dengan aturan menteri keuangan soal uang lauk pauk bagi PNS dan juga masalah perubahan struktur organisasi," katanya.
Reporter: bbn/dey
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
