Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra selaku Ketua TPID  Kabupaten Klungkung  menghadiri Kegiatan High Level Meeting Triwulan III tahun 2019 bertempat di Ruang Rapat Widya Mandala Kantor Bupati Klungkung pada Rabu (16/10/2019). 

[pilihan-redaksi]
Dalam laporan Ketua TPID Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra Menyatakan secara umum kondisi tingkat perkembangan harga beberapa kebutuhan pokok di Kabupaten Klungkung pada triwulan III 2019 cenderung menurun akan tetapi rentan mengalami fluktuasi harga, Kondisi ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemasok dari luar, tingkat produksi petani local sangat rendah sehingga mampu memenuhi kebutuhan local disparitas harga cukup tinggi antara wilayah Klungkung daratan dan Wilayah. 

Maka dari itu, TIM TPID Kabupaten Klungkung melakukan beberapa kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah diantaranya menjalin kerjasama dan komunikasi dengan para pedagang besar komoditas beras dan dan yang lainnya, melakukan pemetaan distribusi pangan, mulai dari hilir sampai hulu, melakukan monitoring harga dan stok bahan pangan menjelang pelaksanaan Bulan Puasa dan Hari raya Idul Fitri, melaksanakan kegiatan Pasar murah.

Serta adapun rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi di daerah pada Triwulan III tahun 2019 di Kabupaten Klungkung,  antara lain pada Dinas Pertanian melakukan pemantauan dan mengevaluasi serta mengembangkan Inovasi Bima Juara, dan meningkatkan akses permodalan kelompok usaha pertanian dan peternakan melalui sosialisasi Program KUR yang lebih intensif, pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan melanjutkan dan memperluas program pemanfaatan lahan pekarangan.
 
Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  melakukan upaya stabilisasi harga melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah, pemantauan / monitoring harga sembako di 3 pasar umum dan kondisi pergudangan (beras, minyak goring dan gula, Meningkatkan kelancaran distribusi bahan pangan dengan membangun atau merevitalisasi sarana perdagangan, merancang pembentukan Holding Company. 

Pada Dinas Perhubungan agar memantau kelancaran penyeberangan menuju Nusa Penida baik melalui pelabuhan tradisional maupun melalui pelabuhan Padangbay di Kabupaten Karangasem, memberikan prioritas penyeberangan kepada truk/kendaraan yang mengangkut bahan pangan dan kebutuhan masyarakat jika terjadi antrean panjang saat cuaca buruk, dan mengawal program pemabngunan pelabuhan segitiga emas baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran dan pelaksanaan fisik. 

“Seluruh Anggota TPID Agar selalu bersinergi dan bekerjasama dalam mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah,” harap Gede Putu Winastra.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam arahannya menyampaikan walaupun Kabupaten Klungkung tidak termasuk Kabupaten yang menjadi barometer dalam menentukan infalsi daerah, tetapi tim TPID harus tetap terus menjaga kesatbilan harga, sehingga nanti jangan sampai memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Klungkung.  “Kunci Inflasi terletak pada harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Bupati Suwirta. 

Bupati Suwirta mengharapkan Tim TPID Kabupaten Klungkung mempunyai Kalender Komoditi dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho menyampaikan bahwa inflasi di Kabupaten Klungkung pada periode Januari sampai September 2019 untuk harga sembako diestimasi relative stabil dengan infalasi yang rendah yaitu sebesar 2,02% (rata-rata yoy). 

Hal ini sejalan dengan inflasi yang ada di Denpasar untuk komoditas Volatile food pada periode yang sama yaitu sebesar 0,62% (rata-rata yoy). Namun demikian, perlu dicermati adalah komoditas bawang putih (30,57%), cabai rawit merah (9,18%), dan daging babi (8,16%).

Pihaknya merekomendasikan beberapa hal kepada Tim TPID kabupaten Klungkung, diantaranya pertama, Perlu dilakukan High Level Meeting (HLM) secara rutin menjelang peak season pariwisata, hari raya besar agama dan tahun baru, kedua, pelaksanaan program pengendalian inflasi kewenangan masing-masing OPD termasuk program inovatif pengendalian inflasi, seperti pasar murah, operasi pasarm satgas penimbunan barang, perbaikan jalan dan  jembatan untuk distribusi barang, dan sebagainya.

Ketiga, perlu adanya pembuatan iklan Layanan Masyarakat yang menghimbau agar masyarakat tidak berbelanja berlebihan dan pemanfaatan pekarangan untuk puspasari (Pusat Pangan Sehat dan Lestari), keempat, mendorong petani untuk memahami kondisi iklim agar dapat disesuaikan dengan pola tanam, melalui edukasi.