Wabah virus corona atau covid-19, berimbas luar biasa bagi kehidupan kita. Bahkan masyarakat banyak yang sudah di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Saat ini memasuki tahap PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), mesti ada langkah jelas untuk menghindarkan siswa putus sekolah di masa covid-19 ini. 

[pilihan-redaksi]
Semua komponen yang terlibat dalam PPDB mesti mampu mempermudah, membantu masyarakat dalam PPDB. Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa memiliki pemikiran dan hasil kajian – kajian internal fraksi PDIP di DPRD Kota Denpasar menyangkut PPDB. Baginya dalam situasi ekonomi sedang susah, orang tua siswa yang akan melanjutkan sekolah anaknya dalam PPDB memiliki beban berlipat dalam situasi saat ini. 

“Pada prinsipnya, situasi ekonomi sedang susah. Anak akan sekolah, apalagi akan ikut PPDB. Ini akan menjadi beban berlipat, karena menyangkut beban biaya dan lainnya,” jelas kandidat Calon Wakil Walikota Denpasar yang disebut akan berpaket dengan Gusti Ngurah Jaya Negara dengan nama paket ‘Jaya -Wibawa’.

Kondisi ini menjadi perhatian serius Fraksi PDIP Kota Denpasar. Bahkan beberapa sudah menjadi masukan kepada pemerintah kota Denpasar atau kepada pihak eksekutif. Intinya mampu memberikan kemudahan, bisa membantu masyarakat, dan bisa mencegah terjadinya siswa putus sekolah dalam situasi covid-19. 

“Yang terpenting bagi kami di Fraksi PDIP DPRD Kota Denpasar. Jangan sampai wabah ini, membuat masyarakat putus asa menyangkut Pendidikan. Jangan sampai banyak yang putus sekolah saat covid-19,” jelas Anggota DPRD Kota Denpasar empat periode ini.

Kadek Agus Arya Wibawa merinci bahwa Fraksi PDIP sudah menghasilkan buah pemikiran yang sudah disampaikan ke eksekutif. Misalnya wajib ada kemudahan bagi orang tua siswa yang akan mencari sekolah anaknya, khusus yang ke PHK. Jadi selain menyangkut zonasi, prestasi, tidak mampu dan lainnya mesti diakomodasi juga anak didik yang ikut PPDB bagi orang tua yang kena PHK. 

“Nantinya bagi orang tuanya yang kena PHK, bisa menyertakan bukti surat PHK. Dan disetiap sekolah negeri, disiapkan kuota untuk penerimaan bagi orang tua yang kena PHK,” jelas putra dari Spesialis Konsultan Pediatric Orthopaedic Dr. dr. Siki Kawiyana, FICS, Sp.B, Sp.OT(K) ini.

Selain itu Fraksi PDIP juga sudah memberikan pandangan, bagi siswa yang akan sekolah ke sekolah swasta. Karena ada beban yaitu uang pangkal. Kadek Agus Arya Wibawa sudah menyampaikan ke eksekutif agar ada penghapusan uang pangkal bagi sekolah swasta. Khusus bagi orang tua yang terkena imbas PHK, dengan tetap menyertakan surat PHK bagi orang tua siswa. 

“Ini sudah dibahas serius, sepertinya eksekutif sejalan dengan pemikiran kami. Termasuk juga mengakomodasi anak didik baru yang orang tuanya kena PHK,” ungkap politisi dengan jumlah suara tertinggi di DPRD Kota Denpasar ini, yaitu dengan perolehan suara 9.510 suara.

Selain itu Kadek Agus Arya Wibawa juga mengatakan, semua pihak yang terkait dengan PPDB mesti koperatif. Misalnya sekolah, baik sekolah yang akan menerima atau melepas siswa tamat mesti kooperatif. Mampu memberikan informasi selengkap mungkin dan secepat mungkin pada siswa dan orang tua siswa. 

“Silakan sistemnya dibuat. Karena semua melalui online, mesti kooperatif. Bantu masyarakat, dipermudah sistemnya, bagaimana informasi bisa sampai secepat mungkin dan selengkap mungkin. Karena untuk datang ke sekolah belum bisa,” sambung politisi muda yang saat ini menjabat Sekretaris DPC PDIP Kota Denpasar ini.

Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Kota Denpasar, mesti rela untuk bekerja lebih untuk mensosialisasikan segala hal terkait PPDB. Bahkan menyampaikan sampai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, lebih detail, lebih sering sampai masyarakat bisa paham detail. Tidak lagi bingung, yang bisa memicu stress dan membuat putus asa dan bisa memilih tidak menyekolahkan anaknya.