Oknum salah satu warga membuat malu Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bagaimana tidak, saat Pemkab sedang gencar memperjuangkan bantuan bedah rumah untuk warga Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, oknum warga berinisial M mengaku memiliki atasan di Pemerintah Kabupaten Jembrana dan memungut uang dari warga miskin yang membutuhkan bedah rumah.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, bantuan bedah rumah dalam rangka stimulus perumahan swadaya nasional tahun 2022 telah terealisasi. Sebanyak 15 warga miskin menerima bantuan tersebut. Namun, setelah pembangunan bedah rumah selesai, beberapa warga miskin dimintai uang sebesar sekitar Rp1 juta. Namun, warga tidak bersedia memberikan uang kepada orang yang ditugaskan oleh oknum M.

Yang lebih parah, setelah warga menolak memberikan uang, oknum berinisial M tersebut menjanjikan bantuan bedah rumah untuk periode kedua. Warga diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 1,5 juta agar bantuan tersebut dapat direalisasikan. 

Enam orang warga miskin tergiur dan menyerahkan uang kepada M dengan janji bahwa bantuannya akan tersedia dalam waktu paling cepat 1 bulan dan paling lama 2 bulan. Namun, sampai hari ini, sudah 5 bulan berlalu dan bantuan tersebut belum kunjung datang.

Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa oknum berinisial M telah menjanjikan bantuan bedah rumah kepada warga. Pada awalnya, ketika pembangunan berada dalam tahap pemeriksaan, oknum M datang untuk memeriksa kemajuan pembangunan dan meminta biaya sebesar Rp 1 juta setelah pembangunan selesai.

"Dia datang ke sini untuk memeriksa bangunan dan meminta uang sebesar Rp 1 juta setelah bangunan selesai. Namun, saya menolak memberikan uang. Lalu, tawaran tersebut diturunkan menjadi Rp 700 ribu. Saya tetap menolak memberikan uang atas saran Pak Kaling. Dia menyebut saya preman karena tidak memberikan uang," ungkapnya.

Warga lain yang juga tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa oknum M mengusulkan program kedua dengan meminta uang sebesar Rp 1,5 juta, termasuk uang yang telah dibayarkan oleh kakaknya yang merupakan salah satu dari enam orang yang memberikan uang kepada M sebagai janji bantuan program kedua.

"Kakak saya sudah memberikan uang. Saat menyerahkan uang, kakak saya juga mengambil foto sebagai bukti. Namun, uangnya tidak dikembalikan oleh M. Jadi, lima orang lainnya yang tidak memiliki bukti kwitansi saat penyerahan uang belum mendapatkan pengembalian. Jika memang terjadi masalah, kelima warga tersebut akan kesulitan melaporkan hal ini ke Polisi karena tidak ada bukti kwitansi saat penyerahan uang," jelasnya.

Warga tersebut telah memberitahu saudaranya bahwa oknum M bukanlah petugas dari Pemkab Jembrana, melainkan hanya bertugas menyambungkan aspirasi masyarakat dan tidak memberikan bantuan langsung. Ketika tidak diberi uang, M mengungkapkan rasa malunya kepada atasannya di Pemkab Jembrana. 

"Entah siapa atasannya, saya tidak tahu. Jika memang ada bantuan, pasti Pak Kepala Desa atau Pak Kaling akan bertanggung jawab," ucapnya.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Prebekel Banyubiru I Komang Yuhartono mengatakan bahwa desa mereka mendapatkan bantuan bedah rumah stimulan sebanyak 15 kepala keluarga pada tahun 2022. "Namun, pada tahun 2023 ini, kami mengajukan stimulan bedah rumah sebanyak 25 kepala keluarga," ungkapnya.

Terkait dengan keluhan warga yang diminta membayar sebesar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta untuk mendapatkan bantuan bedah rumah stimulan, pihak desa mengaku telah mendengar dan langsung mengumpulkan warga serta kelian dinasnya untuk menyampaikan agar tidak membayar jika ada oknum warga yang mengklaim bisa membantu mendapatkan bantuan bedah rumah.

"Informasi dan keluhan tersebut memang ada. Namun, kami kesulitan membuktikannya. Untuk mengantisipasi oknum yang melakukan pungutan terhadap warga untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, kami mengumpulkan warga dan kelian dinas. Karena jelas bahwa tidak ada pungutan baik dari desa maupun Pemerintah Kabupaten Jembrana," tandasnya.