Pemkab Klungkung tahun 2024 ini kembali merekrut ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Hal ini menimbulkan keresahan 96 orang sopir yang masuk sebagai pegawai kontrak di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung, Bali, baik di Setda Pemkab Klungkung, DPRD, OPD hingga Camat.

Mereka pun meminta perlindungan dan bantuan hingga ke Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, terkait dengan tenaga sopir, waker (penjaga malam) dan cleaning service. Semuanya tidak masuk dalam data base kepegawaian mulai tahun 2022 lalu, yang berimbas pada tidak ada kesempatan untuk menjadi pegawai tetap (PPPK).

Karena sedang libur, semua sopir ini setelah sempat rembuk, langsung mendatangi kediaman Ketua DPRD, Jumat siang (29/3). Namun oleh Ketua Gung Anom, mereka diterima di Kantor DPRD Klungkung pukul 15.00 WITA.

Koordinator sopir, I Nengah Artawan mengatakan, semua sopir dengan pengabdian dari tahun 2007 hingga rekrutmen tahun 2018. Secara khusus mohon bantuan ke Ketua DPRD membawa aspirasi ini ke pusat. Sehingga, ke depan bisa ada harapan menjadi pegawai tetap.

"Kami mempertanyakan kepada Pemkab Klungkung rasa keadilan dan adanya perbedaan proses pendataan pegawai bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk masuk data base, dari pendataan tahun 2022 dan 2023, masak sopir tidak dianggap," kata Artawan yang dikenal dengan panggilan Lempeh ini.

Ketua DPRD, Anak Agung Gde Anom mengatakan, semua aspirasi para sopir ditampung, tapi masalah data base kepegawaian itu dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan RB.

"Kami ingin semua diangkat, tidak administrasi saja, guru, dan lainnya, sopir juga harus, bahkan kami dari DPRD sempat tanya ke pusat masalah ini, dan dalam waktu dekat setelah bulan puasa kami ke Menpan RB lagi. Semua harus diangkat tanpa kecuali biar tidak ada kecemburuan," kata Gung Anom yang juga ketua DPC PDIP Klungkung ini.

Dikatakan, saat ini untuk sopir Damkar sudah bisa masuk data base. Dengan itu sopir lain pasti akan bisa, karena jika tidak pasti akan menimbulkan kecemburuan, karena mereka juga sama-sama memiliki tugas. Tetapi harus bersabar tidak bisa langsung hari ini.

"Bersama Pj Bupati kami akan carikan solusi lagi, untuk teman-teman sopir silakan terus koordinasi, terkait apa yang kami aspirasikan, semua wajib terbantu," imbuhnya.

Pemkab Klungkung tahun 2024 ini merekrut sebanyak 2.025 orang CPNS dan PPPK. Terdiri dari 203 CPNS dan 1.822 PPPK. Formasinya, untuk CPNS terdiri dari formasi tenaga kesehatan sebanyak 109 dan formasi Tenaga Teknis sebanyak 94. 

Sedangkan untuk jumlah kebutuhan PPPK terdiri dari formasi tenaga guru sebanyak 143, formasi tenaga kesehatan sebanyak 68 dan formasi tenaga teknis sebanyak 1.611. (sumber: mediaindonesia.com)