Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan untuk tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2024/2025.

Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi menuturkan, keputusan ini mendukung kebijakan pemerintah membatalkan kenaikan UKT untuk calon mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2024/2025 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Dengan dibatalkannya kenaikan UKT dan IPI, kata Andi, besaran nilai UKT UGM akan kembali mengacu pada aturan besaran UKT tahun 2023. Berdasarkan surat Dirjen Diktiristek nomor: 0511/E/PR.07.04/2024 tentang Pembatalan kenaikan UKT dan IPI TA 2024/2025, UGM juga diminta mengusulkan kembali UKT dan IPI untuk dikonsultasikan ke Kemendikbudristek RI.

"Batas akhir pengusulan kembali hingga 5 Juni nanti, kita dalam proses penggodokan dengan melibatkan para Dekan dan perwakilan elemen mahasiswa," kata Andi Sandi salam keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia, Rabu (29/5).

Lebih jauh, Andi menegaskan UGM sebagai perguruan tinggi nasional selalu berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan untuk mencetak calon pemimpin bangsa dan SDM berkualitas di bidangnya. Tentunya, dengan menerapkan biaya kuliah terjangkau.

Kata Andi, pimpinan UGM menekankan agar tidak ada satupun mahasiswa yang terkendala kuliahnya karena urusan biaya. Salah satu bentuk kontribusi kampus dalam mewujudkan komitmen itu adalah meningkatkan inklusivitas, dengan membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses pendidikan di kampus UGM.

"Kita terus membuka peluang pada calon mahasiswa baru dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia, termasuk mereka dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi," tutur Andi.

Andi mengklaim UGM menerapkan UKT dan IPI yang penetapannya mengacu pada Indeks Kemampuan Ekonomi (IKE) dengan indikatornya meliputi, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, SPT Tahunan, dan daya listrik.

Berdasarkan profil penghasilan dan pengeluaran orang tua calon mahasiswa baru ini pula, UGM menghadirkan kemudahan proses pembayaran IPI dan memberikan UKT pendidikan unggul bersubsidi 25 persen, 50 persen, 75 persen hingga subsidi 100 persen.

"UGM tetap mempertahankan UKT subsidi 100 persen sebagai bentuk inklusivitas. Inklusivitas memang nyata di UGM. Mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi masih bisa tetap kuliah," katanya.

Andi memastikan, UGM menerapkan IPI hanya kepada calon mahasiswa baru yang masuk melalui jalur Seleksi Mandiri 2024 dan masuk dalam kategori UKT Pendidikan Unggul. Kampus tak membebankan IPI untuk mahasiswa baru yang masuk melalui Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri yang masuk dalam kategori UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi.

Sekretaris Direktorat Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna, menambahkan pihaknya juga menyediakan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi.

Selain itu, Ditmawa bersama Fakultas dan Sekolah juga melakukan verifikasi data calon mahasiswa untuk mendapat subsidi UKT. Pada tahun 2023 lalu tercatat 6.061 mahasiswa memperoleh bantuan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi.

"Ada yang mendapat subsidi 75 persen, 50 persen, 25 persen, hingga 100 persen," urainya. (sumber: cnnindonesia.com)