Debat publik ketiga Pilgub Bali 2024 yang mengangkat tema Ngardi Bali Santi lan Jagadhita mengungkap persoalan ketimpangan Upah Minimum Provinsi (UMP) antara Bali dan Jakarta. 

Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan I Putu Agus Suradnyana (PAS), menyoroti isu ini sebagai salah satu tantangan utama yang memerlukan solusi strategis dan nyata.  

De Gadjah menyampaikan, bahwa kesenjangan UMP ini sudah berlangsung lama dan perlu perhatian serius. Ia menyoroti perbandingan UMP Bali dengan Jakarta, di mana pada 2019 UMP Bali hanya Rp2,2 juta, sedangkan Jakarta mencapai Rp3,9 juta. 

Selisih ini semakin melebar pada 2023, dengan UMP Bali berada di angka Rp2,7 juta, sementara Jakarta mencapai Rp4,9 juta. 

“Kesenjangan ini sangat jauh dan menjadi cerminan penting bahwa ada langkah besar yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Bali,” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pasangan nomor urut 1 Mulia-PAS menawarkan berbagai program yang fokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja. 

Paslon ini mengusulkan peningkatan pendidikan vokasi dengan menyediakan pelatihan yang relevan, sertifikasi, dan literasi teknologi bagi para pekerja di Bali. 

Selain itu, mereka juga akan mengadakan job fair secara rutin, bekerja sama dengan pemerintah, pelaku usaha, dan pihak swasta untuk memperluas akses kerja bagi masyarakat.  

Kesejahteraan pekerja menjadi prioritas utama dalam visi mereka. Mulia-PAS berkomitmen untuk mendorong peningkatan UMP yang sejalan dengan kebutuhan hidup layak serta menyediakan jaminan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja. 

Mereka juga memberikan perhatian khusus kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali, baik yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang kembali ke tanah air. 

Paslon ini siap memberikan pelatihan, mempermudah izin usaha, hingga menyediakan bantuan permodalan bagi para PMI yang ingin membangun usaha di Bali.  

Dalam bidang pembangunan sosial, Mulia-PAS menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif tanpa diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan kaum marginal. 

Salah satu program unggulan yang diusung adalah pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak berstandar internasional, yang dilengkapi dengan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik. 

Mereka juga memfokuskan perhatian pada pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi sejak dini, serta pembangunan taman bermain yang edukatif dan terjangkau bagi anak-anak.  

Transformasi digital juga menjadi salah satu prioritas Mulia-PAS. Mereka merancang sistem pelayanan publik berbasis teknologi yang aman, presisi, dan efektif. 

Pelayanan satu pintu secara daring akan mempermudah masyarakat mengakses layanan, bahkan di daerah terpencil yang selama ini mengalami blank spot. 

Sistem ini juga akan terhubung secara langsung dengan pemerintah provinsi, memungkinkan monitoring secara real-time oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.  Mulia-PAS menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memberi imbauan tanpa solusi nyata. 

“Kami hadir untuk mendampingi dan bersama-sama mencari solusi secara gotong-royong. Pemerintah harus menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, sekaligus membantu mengatasi persoalan yang ada,” katanya.

Dengan visi “Bali Dwipa Jaya Menuju Indonesia Maju,” Mulia-PAS optimistis dapat membawa perubahan signifikan bagi Bali, baik dari segi kesejahteraan, pembangunan, hingga digitalisasi. Mereka percaya bahwa solusi konkret dan kebijakan yang inklusif adalah kunci untuk mewujudkan Bali yang lebih maju dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat.