Beritabali.com, Denpasar. Bali mandiri energi kembali digaungkan. Kali ini oleh Program Dokter Ilmu Lingkungan dan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Udayana lewat gelaran Diskusi Publik, Jumat (12/5).
Konsep Bali Mandiri Energi dirasa perlu lantaran adanya ketakutan tidak mampunya Bali memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat. Hal itu didasarkan pada kenaikan koefisien peningkatan kebutuhan listrik sebesar 7,5 hingga 9% per tahun.
[pilihan-redaksi]
Saat ini, Bali sendiri telah mampu memasok 962 MW dari pembangkit listrik milik PT. PLN (persero) di Bali, antara lain pembangkit listrik berbahan bakar BBM dan Gas Alam di Gilimanuk, Pemaron, dan Pesanggaran, serta PLTU batubara berteknologi ramah lingkungan di Celukan Bawang.
Belum lagi, ada kirimian pasokan listrik dari Jawa sebesar 340 MW. Namun nilai ini ini belum dirasa aman.
Sebab, akibat adanya peningkatan kebutuhan tiap tahunnya, diperkirakan di tahun 2020, Bali membutuhkan minimal 1.068 mW. Nilai ini belum termasuk cadangan 30% dari total yang dibutuhkan.
Maka, pemerintah pusat berencana mengembangkan proyek Jawa-Bali Crossong, ide dasar memasok kebutuhan listrik dari Pulau Jawa. Proyek ini bahkan telah dimasukkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pemerintah dan direncanakan bakal segera direalisasi.
Ide ini pun dinilai buruk oleh beberapa pihak.
"Sudah saatnya Bali Mandiri energi apabila proyek Jawa-Bali Crossing direalisasi maka akan mengganggu kawasan suci Segara Rupek," sebut Putu Agus Suradnyana, Bupati Buleleng yang hadir dalam diskusi publik oleh Universitas Udayana, Jumat (12/5).
I wayan Koster, narasumber lain, juga menyetujui jika sudah saatnya Bali Mandiri energi. Lantaran, Ia menakutkan adanya resiko dari Jawa-Bali Crossing ini.
"Jika kita mampu mandiri maka kita bisa mengontrolnya sendiri," sebutnya. [wrt]
