Menyusul rencana pembangunan proyek kereta bawah tanah di Bali, Pemprov setempat diingatkan untuk berhitung cermat untuk operasional yang besar jika dibebankan pada APBD.

Pesan itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).

"Ada gubernur atau wali kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari. Bali? hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tetapi operasionalnya juga tidak kecil, APBD-nya siap?" kata Jokowi.

Jokowi menyebut pembangunan MRT per kilometer untuk saat ini memakan biaya Rp2,3 Triliun dengan biaya operasional Rp800 miliar setiap tahunnya. Ia pun berhitung apabila semua jalur selesai, maka APBD yang harus dikeluarkan mencapai Rp4 triliun per tahunnya.

Kemudian, biaya pembangunan LRT Rp700 miliar per km dan kereta cepat Rp780 miliar per km. Sementara, untuk Autonomous Rail Transit (ART) yang sudah diuji coba di IKN seharga Rp74 miliar untuk satu unit yang berisi tiga gerbong dengan biaya operasional Rp500 juta perbulannya.

"Karena kalau apapun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO, APBD harus siap meng-cover biaya operasional," kata dia.

Namun demikian, Jokowi juga mengingatkan apabila tidak ada transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, maka sebuah daerah akan kehilangan Rp65 triliun hingga Rp100 triliun karena aktivitasnya terhambat kemacetan.

"Jadi kota-kota yang mulai macet, saya melihat tidak hanya di Jawa saja di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet. Jadi mulai harus dipikirkan transportasi massal-nya apa," ujar Jokowi.

Rencana pembangunan transportasi berbasis MRT di Bali kini memasuki babak baru. PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SDBJ) menunjuk PT Bumi Indah Prima (BIP) sebagai investor utama proyek bernama lengkap Bali Urban Rail and Associated Development atau yang kemudian disebut Bali Subway itu.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek MRT di Bali akan dilaksanakan pada September 2024. Proyek kereta bawah tanah itu diklaim menjadi solusi kemacetan lalu lintas di Bali.

Total nilai investasi mega proyek tersebut mencapai US$20 miliar. Adapun, nilai investasi tahap pertama dan kedua mencapai US$10,8 miliar atau sekitar Rp175 triliun.

Skema pendanaan yang digunakan dalam proyek Subway Bali sepenuhnya merupakan pembiayaan oleh swasta berdasarkan pendekatan business to business.

Artinya, proyek Subway Bali dibangun tanpa menggunakan anggaran belanja negara dan/atau daerah maupun pinjaman yang dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. (sumber: cnnindonesia.com)